 |
| Gedung DPRD Kabupaten Nabire [google] |
[JAKARTA] Konflik pribadi Bupati Nabire, Papua Barat,
Isaias Douw dan wakilnya Mesak Magai, yang berujung pada aksi pemalangan kantor
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, sangat
meresahkan dan merugikan masyarakat. Aksi pemalangan itu menyebabkan mandegnya
roda pemerintahan, sehingga pelayanan publik terhambat dan para pegawai negeri
sipil pun tidak bisa menerima gaji.
Berkaitan dengan itu, segenap masyarakat Nabire yang terdiri dari para kepala suku, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan warga pendatang, pegunungan Papua di Nabire, meminta pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik bupati-wakil bupati Nabire. Permintaan itu disampaikan melalui surat keprihatinan kepada Presiden Sisilo Bambang Yudhoyono akhir Mei lalu.
Surat tersebut ditandatangani 20 orang dari kepala suku, tokoh pemuda, perempuan, dan perwakilan pendatang. Surat tersebut juga ditembuskan antara lain ke Mendagri, Menteri Keuangan, Menkopolhukham, Gubernur Papua, dan Ketua DPRD Papua.
Dalam surat yang diterima SP di Jakarta, Selasa (5/6), para ketua suku di Nabire mendesak Presiden dan jajarannya, yakni Mendagri segera menyelesaikan konflik tersebut. Mereka khawatir konflik tersebut bisa menimbulkan distabilitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Nabire, bahkan Papua yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan NKRI.
“Tindakan pemalangan dan perusakan fasilitas perkantoran Nabire oleh pejabat Wakil Bupati Mesak Magay, sangat tidak pantas dan mengakibatkan kondisi daerah menjadi tidak kondusif,” tulis para ketua suku dan pemuda tersebut.
Disebutkan, pada Minggu (20/5), terjadi pemalangan/pemblokiran di kantor BPKAD Nabire di Jalan Merdeka No 58 Nabire Papua oleh para pendukung Wakil Bupati Nabire. Akibatnya, aktivitas pemerintahan tak berjalan baik sejak Senin (21/5) sampai sekarang.
Melihat kejadian tersebut, Bupati Nabire Isaias Douw selaku Pimpinan Daerah, berusaha mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati dihadiri Sekda, para asisten, kepala kantor, dan kepala bagian di lingkungan pemerintahan setempat.
Namun, niat baik Bupati itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab, Wakil Bupati Nabier malah menyodorkan sejumlah tuntutan dan memaksa Bupati menandatanganinya.
Tuntutan itu antara lain mendesak Bupati agar menyetujui pembelian rumah pribadi senilai Rp 2,5 miliar untuk wakil bupati. Namun, bupati menolak menyetujui dan menandatanganinya, sebab selain belum mendapat persetujuan DPRD, rumah jabatan wakil bupati juga masih bagus. Karena tuntutannya ditolak bupati, wakil Bupati itu pun mengamuk dan melakukan perusakan, Selasa (22/5) di kantor BPKAD. [154/M-15]
Berkaitan dengan itu, segenap masyarakat Nabire yang terdiri dari para kepala suku, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan warga pendatang, pegunungan Papua di Nabire, meminta pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik bupati-wakil bupati Nabire. Permintaan itu disampaikan melalui surat keprihatinan kepada Presiden Sisilo Bambang Yudhoyono akhir Mei lalu.
Surat tersebut ditandatangani 20 orang dari kepala suku, tokoh pemuda, perempuan, dan perwakilan pendatang. Surat tersebut juga ditembuskan antara lain ke Mendagri, Menteri Keuangan, Menkopolhukham, Gubernur Papua, dan Ketua DPRD Papua.
Dalam surat yang diterima SP di Jakarta, Selasa (5/6), para ketua suku di Nabire mendesak Presiden dan jajarannya, yakni Mendagri segera menyelesaikan konflik tersebut. Mereka khawatir konflik tersebut bisa menimbulkan distabilitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Nabire, bahkan Papua yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan NKRI.
“Tindakan pemalangan dan perusakan fasilitas perkantoran Nabire oleh pejabat Wakil Bupati Mesak Magay, sangat tidak pantas dan mengakibatkan kondisi daerah menjadi tidak kondusif,” tulis para ketua suku dan pemuda tersebut.
Disebutkan, pada Minggu (20/5), terjadi pemalangan/pemblokiran di kantor BPKAD Nabire di Jalan Merdeka No 58 Nabire Papua oleh para pendukung Wakil Bupati Nabire. Akibatnya, aktivitas pemerintahan tak berjalan baik sejak Senin (21/5) sampai sekarang.
Melihat kejadian tersebut, Bupati Nabire Isaias Douw selaku Pimpinan Daerah, berusaha mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati dihadiri Sekda, para asisten, kepala kantor, dan kepala bagian di lingkungan pemerintahan setempat.
Namun, niat baik Bupati itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab, Wakil Bupati Nabier malah menyodorkan sejumlah tuntutan dan memaksa Bupati menandatanganinya.
Tuntutan itu antara lain mendesak Bupati agar menyetujui pembelian rumah pribadi senilai Rp 2,5 miliar untuk wakil bupati. Namun, bupati menolak menyetujui dan menandatanganinya, sebab selain belum mendapat persetujuan DPRD, rumah jabatan wakil bupati juga masih bagus. Karena tuntutannya ditolak bupati, wakil Bupati itu pun mengamuk dan melakukan perusakan, Selasa (22/5) di kantor BPKAD. [154/M-15]
Sumber: suarapembaruan
:
0 komentar:
Post a Comment