"Mendesak Presiden untuk tanpa penundaan merealisasikan dialog Jakarta-Papua yang dijanjikan pada tanggal 9 November 2011," kata Direktur Elsam Indriaswati Dyah Saptaningrum mewakili kelompok solidaritas di Jakarta, Jumat (15/6/2012).
Selain itu, ada delapan butir tuntutan lagi yang disampaikan kelompok tersebut. Mereka antara lain mendesak Presiden Yudhoyono mengambil langkah-langkah khusus menghentikan pendekatan masif dengan dasar analisis yang prematur dari informasi intelejen. Kelompok tersebut juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi dan meminta seluruh personel penegak hukum di Papua mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. "Jakarta harus melihat Papua adalah bagian dari Indonesia," katanya.
Kelompok solidaritas juga menyayangkan sikap pejabat politik yang membuat pernyataan formal di media massa yang menggiring ke isu makar dan separatisme. Termasuk tuduhan dan dugaan terhadap keterlibatan Organisasi Papua Merdeka dalam seluruh peristiwa penembakan di Papua. "Seruan pemerintah bahwa ada gerakan sparatis itu aneh," ujarnya.
Saat ini kondisi di Papua terutama di Jayapura pasca penembakan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni makin mencekam. Pemerintah menilai apa yang terjadi Papua hanya konflik kecil. Namun, kelompok solidaritas menilai ada gerakan masif operasi Intelejen di Papua saat ini. "Kalau konflik kecil, kenapa jumlah aparat banyak?" kata Indriaswati.
Kelompok solidaritas juga meminta pemerintah memberi keterangan yang jujur seputar apa yang terjadi di provinsi paling timur tersebut. Jika tidak ada kejujuran, masalah di Papua dikhawatirkan hanya berputar-putar. "Kami melihat ada upaya pemerintah yang tidak mau menyelesaikan masalah di papua," ujarnya.
KOMPAS.com
0 komentar:
Post a Comment