London - Senin (29/10/,2012) Christian
Solidarity Worldwide mendesak Pemerintah untuk meningkatkan keperihatinan atas intoleransi agama dan pelanggaran HAM lainnya di
Indonesia ketika presiden negara itu mengunjungi Inggris pada hari Rabu.
Dalam
sebuah surat kepada David Cameron dan William Hague, CSW menyerukan
tekanan untuk diletakkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
melindungi hak-hak minoritas agama dan mempertahankan supremasi hukum.
Secara khusus, organisasi menimbulkan kekhawatiran atas penutupan paksa gereja-gereja di Indonesia, termasuk gereja-gereja yang telah mengamankan izin legal.
Surat kabar Jakarta Globe melaporkan pekan lalu bahwa sembilan gereja dan enam candi Budha telah ditutup akibat tekanan dari kelompok-kelompok Islam lokal. dan GKI Yasmin di Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia gereja di Bekasi keduanya ditutup oleh walikota setempat di tengah tekanan dari para ekstrimis, meskipun pengadilan memutuskan bahwa gereja-gereja harus tetap terbuka.
"Ini adalah aturan dari masalah hukum, bukan hanya masalah kebebasan beragama," menyatakan surat itu.
Organisasi lanjut memperingatkan bahwa demokrasi Indonesia bisa terganggu jika pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat tidak ditangani.
Ia ingin melihat Presiden Indonesia mengikuti rekomendasi dari Road Map Papua dan masuk ke dalam dialog dengan orang Papua.
Andrew Johnston, Direktur Advokasi CSW, mengatakan kunjungan presiden adalah kesempatan penting untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang hak asasi manusia.
Dia mengatakan: "transisi yang luar biasa di Indonesia dari otoritarianisme menuju demokrasi selama dekade terakhir dan tradisi pluralisme dan kerukunan beragama pantas untuk diakui, namun prestasi ini sedang semakin dirusak oleh meningkatnya ekstremisme kekerasan, Islam terhadap kelompok minoritas agama, hukum diskriminatif yang terbuka untuk penyalahgunaan, terutama undang-undang penghujatan itu, peraturan yang mengatur pembangunan tempat ibadah, peraturan yang berkaitan dengan komunitas Ahmadiyah Muslim dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua Barat.
"Selama kunjungan ini, Pemerintah Inggris harus meningkatkan keprihatinan ini sebagai prioritas, dan mendesak Presiden untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan mengekang ekstremisme agama dan kekerasan."
Sumber:
0 komentar:
Post a Comment