JAKARTA - Dulu Soeharto menjual Freeport di TImika kepada Amerika (AS),
kini Papua menangis karena ladang gas Tangguh dijual murah oleh SBY
kepada Inggris. Banyak orang Papua menangis, tolonglah Papua. Kenapa
selalu jadi korban penguasa Jawa? Dusta dan senyuman menjadi satu dosa,
kata dan perbuatan sudah durjana ! Rakyat Papua, maafkan orang Jawa
yang jelata, kami tak tahu apa-apa, kesalahan elite adalah salah mereka,
bukan rakyat Jawa yang sahaja, nerimo, awam dan sederhana. Sejarah
hitam kelam berulang. Berulang dan berulang ! Mau kemana Indonesia?
Dimanakah suara kaum intelektual dan profesornya? Di mana suara
cendekiawan Muslim melihat semua petaka ini? Masih bisakah NKRI
dipertahankan lagi jika rakyat Papua menangis sendiri?
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi hanya melakukan penunjukan terhadap BP Plc sebagai operator. Kalau melalui mekanisme penunjukan, semestinya pemerintah menunjuk Pertamina.
Pemberian konsesi proyek gas Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua,
oleh Presiden SBY kepada perusahaan asal Inggris, British Petroleum,
dipersoalkan. Pasalnya, pengembangan lanjutan kilang LNG Tangguh itu
tidak dilakukan secara tender dan transparan dan bisa mendorong tuntutan
civil society agar dibatalkan ! SBy bisa dituntut pemerintah mendatang.
SBY mengulangi kesalahan Megawati yang dulu dikecamnya sendiri ! Papua
dijadikan korban. Papua menangis, dijual murah ke Inggris !
"Agar fair dan tidak merugikan negara, pendapat saya, ini harus
ditenderkan secara internasional dan bersaing dengan terbuka. Apalagi
ini 60 persen dikuasai negara," ujar pengamat perminyakan, Kurtubi,
kapada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (3/11).
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi hanya melakukan penunjukan terhadap BP Plc sebagai operator. Kalau melalui mekanisme penunjukan, semestinya pemerintah menunjuk Pertamina.
"Mengingat Pertamina sudah berpengalaman dan sudah berhasil membawa
Lapangan Gas Badak Kaltim tanpa menggunakan APBN. Ini tanpa kecelakaan
lebih dari 30 tahun dan sudah berhasil menjual dengan harga yang mahal
ke Jepang," tutur Kurtubi.
Sedangkan penguasaan LNG Tangguh oleh BP Plc dari pengalaman
sebelumnya, negara malah dirugikan. Hasil produksinya dijual harga murah
ke Cina.
"Cara-cara ini semestinya digugat. Kalau ada ruang, ini harus
dibatalkan. Apalagi pemerintah SBY yang tinggal dua tahun lagi
berpeluang besar dituntut keras oleh penerus bangsa yang akan datang,"
papar Kurtubi.
Kalau berdaulat, Kurtubi optimis, rakyat mampu menyerahkan operator LNG
Tangguh dan perusahan minyak dan gas yang lain ke tangan negara.
Restu atas proyek pengembangan kilang Tangguh diberikan kepada BP Plc
diberikan di Inggris setelah Presiden SBY mendapat gelar ksatria dari
Ratu Elizabet II. Oleh kerajaan Inggris, SBY diberi penghargaan Knight
Grand Cross of the Order of the Bath.
Namun, pihak Istana membantah adanya barter pemberian konsesi proyek
gas Tangguh Train 3 kepada British Petroleum dengan pemberian gelar
Knight Grand Cross in the Order of Bath. Meski memang, persetujuan
diberikan SBY usai menerima gelar dari Ratu Elizabeth II. (RMOL)
Sumber: RIMA
Sumber: RIMA
0 komentar:
Post a Comment