Perdana Menteri Gillard adalah salah satu co-kursi di BDF dan dia harus menggunakan kesempatan untuk menekan Indonesia dalam menangani masalah kekerasan yang sedang berlangsung di Papua Barat.
AWPA juga didorong bahwa Perdana Menteri PNG Peter O'Neill mengatakan dia akan membawa masalah Papua Barat menjadi perhatian Presiden Indonesia pada BDF dan kami mendorong PM Gillard untuk mendukung Perdana Menteri PNG dalam mengangkat isu hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Gillard telah memuji upaya Dr Yudhoyono dalam mempromosikan demokrasi, mengatakan "transisi demokrasi yang luar biasa" negaranya harus menjadi pelajaran bagi orang lain di seluruh dunia ".
Namun, Joe Collins dari AWPA mengatakan "ada laporan yang dapat dipercaya penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua Barat, khususnya di bulan lalu dengan operasi keamanan terhadap para aktivis damai dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ini akan muncul bahwa Pemerintah Indonesia adalah memungkinkan aparat keamanan untuk beroperasi dengan impunitas di Papua Barat ".
Joe Collins dari AWPA mengatakan "mengingat hubungan dekat Australia dengan Indonesia, fakta bahwa itu memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan Indonesia, Perdana Menteri harus meningkatkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat dengan Presiden Indonesia sebagai prioritas".
Kami juga mencatat bahwa Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay akan menghadiri BDF dan berharap dia juga akan meningkatkan kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia dengan Presiden Indonesia. Ends.
0 komentar:
Post a Comment