 |
| Humas Polda Papua, Kombes Polisi I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna) |
Jayapura (14/1)—Kepala Bidang (Kabid) Pengairan
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nabire berinisial SB jadi tersangka
kasus korupsi dalam proyek normalisasi dan pemasangan bronjong di sungai
Wanggar Kabupaten Nabire, Papua yang merugikan negara sebesar Rp 5,9
milyar lebih.
Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, proyek normalisasi dan pemasangan bronjong di sungai Wanggar, Kabupaten Nabire itu pengerjaannya tahun 2009 lalu. Namun karena masih harus menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) sehingga penyimpangan baru terdeteksi Desember 2012 lalu.
“Proyek itu dikerjakan tahun 2009. Namun karena harus menunggu audit BPK sehingga penyimpangan yang dilakukan yang bersangkutan baru kita tindak lanjuti pada Desember 2012 lalu,” kata Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya, Senin (14/1).
Menurutnya, SB selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA diduga menyalahgunakan wewenang atau menggunakan kesempatan yang ada padanya dengan cara tidak melakukan pengawasan kepada PT. Paradiso Pakarindo selaku kontraktor yang bekerja dimana tidak sesuai dengan bestek, sehingga proyek tersebut tidak sampai tuntas pada tahap 100 persen dan mengakibatkan kerugian negara.
“Hasil audit BPKP, kerugian negara sebesar Rp. 5.984.738.787.60. Pasal yang diterapkan kepada SB adalah pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dangan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling singkat empat tahun penjara atau paling lama 20 tahun penjara,” tandas I Gede Sumerta Jaya.
Ia menambahkan, tahap pertama berkas pemeriksaan SB telah dikirim 7 Desember 2012 lalu, namun kemudian P-19 diterima tanggal 31 Desember 2012. “Rencananya tindak lanjut pemenuhan P-19 akan dikirim kembali pada minggu ke tiga bulan Januari ini ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU,” tutup I Gede Sumerta Jaya.
Penulis : Arjuna Pademme
Sumber: tabloidjubi.com
Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, proyek normalisasi dan pemasangan bronjong di sungai Wanggar, Kabupaten Nabire itu pengerjaannya tahun 2009 lalu. Namun karena masih harus menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) sehingga penyimpangan baru terdeteksi Desember 2012 lalu.
“Proyek itu dikerjakan tahun 2009. Namun karena harus menunggu audit BPK sehingga penyimpangan yang dilakukan yang bersangkutan baru kita tindak lanjuti pada Desember 2012 lalu,” kata Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya, Senin (14/1).
Menurutnya, SB selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA diduga menyalahgunakan wewenang atau menggunakan kesempatan yang ada padanya dengan cara tidak melakukan pengawasan kepada PT. Paradiso Pakarindo selaku kontraktor yang bekerja dimana tidak sesuai dengan bestek, sehingga proyek tersebut tidak sampai tuntas pada tahap 100 persen dan mengakibatkan kerugian negara.
“Hasil audit BPKP, kerugian negara sebesar Rp. 5.984.738.787.60. Pasal yang diterapkan kepada SB adalah pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dangan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling singkat empat tahun penjara atau paling lama 20 tahun penjara,” tandas I Gede Sumerta Jaya.
Ia menambahkan, tahap pertama berkas pemeriksaan SB telah dikirim 7 Desember 2012 lalu, namun kemudian P-19 diterima tanggal 31 Desember 2012. “Rencananya tindak lanjut pemenuhan P-19 akan dikirim kembali pada minggu ke tiga bulan Januari ini ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU,” tutup I Gede Sumerta Jaya.
Penulis : Arjuna Pademme
Sumber: tabloidjubi.com
0 komentar:
Post a Comment