Presiden Diingatkan Papua Jangan Sampai Seperti Timor-Timor

Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, mendesak Presiden Joko Widodo lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih dahulu ketimbang urusan media asing melakukan peliputan.

"Jika masyarakat Papua sudah baik secara ekonomi, maka masyarakat Papua sendiri yang akan menyampaikan kepada jurnalis asing bahwa pendekatan Jokowi berbeda dari sebelumnya," kata Sukamta dalam siaran pers, Rabu (13/5/2015). 

Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa jika pers asing masuk ke Papua akan memberikan kabar positif tentang Indonesia dan melakukan pemberitaan secara cover both side atau berimbang sesuai etika jurnalistik.

"Sederhananya, jika saat masih dibatasi saja banyak berita asing melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika dibebaskan sebebas-bebasnya," kata Sukamta.

Sukamta juga mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia pernah  melepas Timor-Timur. Hal tersebut, lanjutnya, dapat saja terjadi terhadap masyarakat Papua untuk melakukan referendum jika pers asing dibiarkan masuk.

"Kalau presiden sipil dahulu melepas Timor Timur, jangan sampai presiden sipil yang sekarang juga melepas Papua," ucapnya, mengingatkan. 

Sukamta mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi mencabut syarat ketat pers asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua merupakan sikap reaktif.

Tindakan tersebut, tandasnya, hanya merespon desakan dunia internasional atas ditangkapnya dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Wamena, Papua, karena menyalahi izin tinggal.

"Pemerintah selama ini sering membuat kebijakan reaktif, termasuk dengan menangani pemberitaan asing tentang Papua ini," pungkasnya. (RZ/DS)

 

KBRN