Presiden GIDI: Saya Diperiksa Terkait Peristiwa Tolikara, Bukan Penghasutan

Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo [www.republika.co.id]

[JAYAPURA] Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo mengklarifikasi adanya pemberitaan media yang menyebutkan dirinya diperiksa penyidik Polda Papua terkait penghasutan massa dalam Insiden Tolikara.

“Saya klarifikasi ada media yang menulis saya diperiksa terkait pasal penghasutan. Itu tidak benar, saya hadir, karena memenuhi panggilan polisi,” kata Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo di Kantor Sinode GKI Papua, Rabu (5/8) siang.

Dalam pemeriksaan itu, Pendeta Dorman mengaku telah diperiksa selama 5 - 6 jam dengan ditanyai 38 pertanyaan. ”Selama ini masalah Tolikara itu simpang siur. Kronologis sebenarnya tak jelas, makanya saya hadir menjelaskan kronologisnya di Reskrim, seperti yang saya sampaikan ke Presiden Jokowi,”ujarnya.
Ia juga mengaku telah menyampaikan bahwa umat GIDI dan muslim di Tolikara, sudah ada kesepakatan damai pada 29 Juli lalu, melalui cara adat. Ia juga berharap aparat keamanan mendorong penyelesaian secara adat itu.

“Kalau hukum terus jalan, kami tahu kami GIDI bukan pihak pelaku. Tapi korban. Jika pihak korban ditahan, diperiksa terus, bukan lagi penyelesaian masalah, tapi menambah masalah. Kami tak pernah buat masalah. Kami di Papua lebih banyak jadi korban hukum, bukan melanggar hukum,” katanya.

Tekanan Pemerintah Pusat.

Mengenai penegasan Kapolda Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw yang menyatakan akan tetap memproses hukum pada para pelaku di Tolikara, Dorman menilai Kapolda berada dibawah tekanan Pemerintah Pusat.

“Pak Kapolda ditekan oleh pusat untuk melanjutkan proses hukum. Kami harap, sebagai anak Papua, Kapolda melihat ini dari dua sisi. Sisi hukum, tapi juga untuk keamanan di Papua melihat sisi adat. Ini kepentingan orang Jakarta,” ujarnya.

Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku mengklaim telah sudah menulis surat ke Polda Papua untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap pimpinan di GIDI dan pembebasan dua tersangka yang telah ditahan di Polda Papua.

“Semua proses hukum terhadap empat pimpinan GIDI kembali kepada kesepakatan, pada 29 Juli. Kami harap pemerintah memberi ruang untuk pihak yang sudah sepakat duduk bicara,” ujarnya. [154/L-8]


 http://sp.beritasatu.com