Ilustrasi. Gereja di tanah Papua. (Foto: hidupkatolik.com) |
Penyebabnya, menurut Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Phil Erari, karena gereja memiliki jaringan yang kuat di tingkat nasional dan internasional. Sehingga, suara gereja memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah pusat mengubah cara pendekatan yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua
“Tidak ada lembaga yang bisa membela masyarakat Papua kecuali gereja dan pemerintah adat. Namun pemerintah adat tidak seperti gereja yang memiliki jaringan hingga tingkat nasional dan internasional,” ucap Phil kepada satuharapan.com usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (12/3).
Menurutnya, gereja sangat bertanggung jawab menjaga keselamatan umat dari waktu ke waktu, karena banyak warga Papua yang terancam aksi peembunuhan.
Dia melanjutkan, pemerintah pusat harus mengubah cara pendekatan terhadap masyarakat Papua. Menurut Phil, gereja mendukung penegakan hukum di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut. “Tapi jangan langsung main tembak. Ini yang terjadi sekarang, orang bersalah tidak diproses hukum justru langsung ditembak,” ucapnya.
Dia pun mengharapkan, pemerintah pusat bersedia membuka pintu diskusi membahas masalah tanah Papua. Phil menyebutkan, sejumlah pemimpin gereja dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Gereja Kingmi Baptis, Gereja Baptis, dan Katolik, bisa menjadi pihak-pihak yang diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat.
Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah pusat juga bisa mengajak sejumlah ‘Putra Papua’ seperti mantan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, dan mantan Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, untuk mendiskusikan masa depan tanah Papua.
“Jadi tidak perlu trauma Papua ini seperti Timor Leste. Papua ini sangat strategis, Papua dibutuhkan Indonesia, sangat diperlukan,” ujar Phil.
“Kalau bisa dikelola dengan baik Papua akan bermanfaat bagi Indonesia,” dia menambahkan.
Sementara itu, Koordinator penelitian isu Papua di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Budi Hernawan, mengatakan gereja merupakan ruangan yang masih mengizinkan orang-orang berbicara dengan bebas tanpa terkena sanksi hukum.
“Secara historis, gereja juga jadi teman yang paling lama, dan secara de facto, gereja menjadi tempat dimana orang masih bebas bicara,” ucapnya.
Editor : Eben E. Siadari
SATUHARAPAN.COM
0 komentar:
Post a Comment