PERNYATAAN SIKAP

(umaginews)

PERNYATAAN SIKAP

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengalami transisi demokrasi dan reformasi bertahap di segala bidang, tentulah memiliki banyak ketergantungan pada komunitas Global dengan komitmennya untuk membangun sebuah kolaborasi Global bagi terwujudnya sebuah negara indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil serta membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa indonesia khususnya dan segenap umat manusia di dunia pada umumnya.

Komitmen ini jauh dari fakta kemiskinan, keborokan birokrasi, meningkatnya korupsi serta tindak kriminalitas baik warga negaranya maupun kejahatan terselubung negara terhadap masyarakat seperti penangkapan & penembakan warga Papua kongres Papua 3, penembakan oleh Brimob di Paniai, dan daerah lainnya di Tanah Papua serta stigma separatis & Makar kepada Orang Asli Papua jelas hanya menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi rakyat Papua.

Hal yang sangat memprihatinkan lainnya adalah Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat ( UP4B ) yang hanya memperhatikan Pembangunan Sektor Infrastruktur saja pada hal yang dibutuhkan oleh Rakyat Papua hanyalah Rasa Keamanan, rasa keadilan dan keseimbangan dalam kesetaraan peran.

Bukankah ini bertentangan dengan prinsip konsolidasi demokrasi yang di Presentasikan Presiden SBY di hadapan duta – duta besar dan perwakilan – perwakilan negara – negara dunia 17 Februari 2012 lalu yang mempertanyakan keseriusan SBY dalam menangani persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat ?

Lantas sampai dimana keseriusan penegakan nilai – nilai demokratisasi dan HAM yang di dengung – dengungkan oleh Republik Indonesia kepada dunia. Sebab kondisi rakyat khususnya orang asli Papua sampai hari ini masih menderita akibat tindakan Pemerintah Jakarta yang represif dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan aspek kebutuhan utama rakyat Papua seperti yang disuarakan oleh Pemimpin – pemimpin gereja di Tanah Papua.

Oleh karena sikap apatis pemerintah Jakarta terhadap keadaan dan nasib orang asli Tanah Papua, maka pada kesempatan ini kami Masyarakat Asli Papua Kabupaten Fakfak, menyatakan sikap kami sebagai berikut :

Kami Orang Asli Papua sudah muak dengan perilaku Republik Indonesia terhadap kami, oleh karena itu kami minta dukungan Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon dan Komunitas Global kepada kami sebagai masyarakat yang merdeka dan menjadi sebuah Negara Merdeka lepas dari NKRI sesuai Universal Declaration Of Human Right.

Kami minta Kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon untuk merekomendasikan pendaftaran Papua di komisi Dekolonisasi PBB Mon dan meninjau kembali Resolusi PBB No. 2504.

Kami Orang Asli Papua meminta kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon agar Mendesak Pemerintah RI untuk membuka ruang demokrasi serta menandatangani Nota Negosiasi Internasional untuk membicarakan status politik Papua di bawah Pemerintah Republik Federal Papua Barat.

Kami Orang Asli Papua meminta kepada Sekjen PBB Mr. Ban Kim Mon untuk mendesak Pemerintah RI membebaskan Tapol – Napol Orang Asli Papua dari Penjara Pemerintah RI di seluruh Indonesia.

Kami Orang Asli Papua menolak UP4B karena OTSUS Papua bentukan RI telah terbukti Gagal Total karena itu, kami menuntut pengakuan hak kami sebagai bangsa Papua dan kedaulatan kami sebagai Negara Merdeka, yakni Negara Republik Federal Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap kami, Orang Asli Papua yang mendiami Jazirah Onim Fakfak.

KOORLAP

DANI HEGEMUR

……………………………………………………………………………

PENANGUNG JAWAB AKSI

(FNMPP)

SIWA TIGTIGWERIA

……………………………………………………………………………………………………….

PENANGUNG JAWAB POLITIK WILAYAH FAKFAK

APNER HEGEMUR