Bebas KKN Pacu Pesatnya Pembangunan Sorong

KABUPATEN SORONG : Bupati Sorong Dr Stefanus Malak, M.Si, mengatakan, Kabupaten Sorong bebas dari kasus penyelewengan jabatan dan berbagai kasus lainnya yang terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Saya libatkan BPKP dalam penyerapan APBD untuk menghindari penyelewengan anggaran. Tiap saat, pihak BPKP saya minta mengawasi jalannya penggunaan anggaran pembangunan di Kabupaten Sorong," kata Bupati Malak. 

 

Dengan pengawasan BPKB, dalam empat tahun anggaran terakhir, dana otonomi khusus (otsus) Kabupaten Sorong bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah itu. 

 

Tahun 2007 dana otsus sebesar Rp 50.467.930.000 dimanfaatkan untuk bidang pendidikan Rp 18.772.234. 000, kesehatan Rp 20.000. 000.000, infrastruktur Rp 10.154.065.000, pemberdayaan ekonomi rakyat Rp 500.000.000, pemberdayaan perempuan Rp 500.000.000, dan bidang perencanaan Rp 541.631. 000. 

 

Lalu tahun 2008 dana otsus sebesar 57.920.445. 000 dimanfaatkan untuk pendidikan Rp 11.247.148. 000, kesehatan Rp 11.200. 000.000, infrastruktur Rp 28.764.569.000, pemberdayaan ekonomi rakyat Rp 2.350.000.000, perumahan rakyat Rp 3.454.332.000, dan bidang perencanaan Rp 904.396.000. 

 

Untuk tahun 2009, dana otsus sebesar Rp 76.910. 315.635 disalurkan untuk bidang pendidikan Rp 22. 454.919.643, kesehatan Rp 8.695.086.900, infrastruktur Rp 27.000.000.000, pemberdayaan ekonomi rakyat Rp 4.000.000.000, yang dibagi ke sektor perkebunan dan peternakan, prasarana pemerintah Rp 1.351.000.000. Bidang penunjang Rp 13.409.309.100, dibagi untuk pemberdayaan perempuan, kependudukan dan perumahan, perencanaan dan untuk administrasi perkantoran. 

 

Sedangkan tahun 2010, dana otsus sebesar Rp 63.236.772.925. Dana itu dimanfaatkan bagi pendidikan Rp 20.271.152.925, kesehatan Rp 13.835.280. 000, dan infrastruktur Rp 19.627.340.000. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Rp 560.000. 000, dipecahkan dalam sektor pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan, koperasi serta usaha mikro kecil dan kelautan. Lalu di bidang penunjang Rp 3.853.000.000 untuk kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan KB serta perencanaan pembangunan daerah. 

 

Dana otsus tahun anggaran 2011 sebesar Rp 66. 051.061.745. Untuk pendidikan Rp 17.715.000.000, kesehatan Rp 13.005.000. 000, dan infrastruktur Rp 19.780.000.000. Lalu pemberdayaan ekonomi rakyat Rp 8.900.000, terdiri dari pertanian/perkebunan dan peternakan. Bidang prasarana pemerintah Rp Rp 1.351. 000.000 dan bidang penunjang Rp 13.409.309.100 untuk sektor pemberdayaan perempuan, kependudukan dan perumahan, perencanaan dan pelayanan administrasi perkantoran. 

 

"Penyerapan anggaran dari dana otsus di atas setiap saat diawasi BPKP dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap akhir tahun anggaran dengan nilai baik," kata Malak. (Yacob Nauly) 

 

Sumber: Suara Karya