JAYAPURA- Adanya rencana Ketua TPN-OPM atau Dewan
Revolusi Papua Barat wilayah Victoria (Perbatasan RI-PNG), Lambert
Pekikir akan memperingati HUT TPN-OPM pada 1 Juli 2012 mendatang dengan
mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) selama tiga hari
berturut-turut, tanggal 1, 2 dan 3 Juli 2012, mendapat dukungan dari
Panglima Tertinggi Komando Perang TPN-OPM wilayah Victoria (Perbatasan
RI-PNG) Devacto 1 Juli 1971 Markas Besar TPN-OPM Pusat Kendali
Pergerakan Revolusi Bangsa Papua Barat, ‘Letjend’ P. Danny Kogoya PM.
M.Pd.
Ia menginstruksikan kepada seluruh rakyat asli ‘Bangsa Papua Barat’ bahwa penunggu tulang belulang Anak Negeri Papua Barat siap memback-up upacara memperingati HUT TPN-OPM Pemerintahan Devacto 1 Juli 1971 Papua Barat.
Dikatakan, kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Presiden RI, SBY agar tidak mengganggu kegiatan memperingati HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat.
Lanjutnya, Presiden RI, SBY segera membuka diri sebelum pihak keamanan dunia mengambil alih di Papua Barat dan segera kembalikan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah dirampas oleh Pemerintah RI lewat Tri Komando Rakyat (Trikora) Tahun 1963. “Kami juga meminta kepada Negara Israel segera ambil alih di atas Tanah Papua Barat, dikarenakan kami adalah Ummat Allah yakni Bangsa Papua Barat yang telah bertahun-tahun menjadi korban dari Negara Indonesia,” tegas Danny Kogoya saat diwawancarai Bintang Papua via telepon selulernya, Rabu (16/5) kemarin malam. Danny menyatakan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, SBY maupun militer-militer dari NKRI agar dapat menghargai kami mengibarkan bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat selama tiga hari berturut-turut (1 s/d 3 Juli 2012) dalam rangka memperingati HUT TPN-OPM. “Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia selaku orang tua agar dapat menghargai hak kami untuk melaksanakan peringatan HUT TPN-OPM Papua Barat maupun peringatan kemerdekaan dari Bangsa Papua Barat,” pintanya dengan nada keras.
Ditegaskan, Pemerintah Indonesia atau Presiden RI, SBY agar mengakui kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat atau New Guinea Raad dan mengembalikan kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat tanpa syarat.
“Apabila dalam peringatan HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK dari pihak keamanan Indonesia baik itu TNI-Polri akan menghalangi dan membatasi kegiatan tersebut, maka kami juga siap menghadapi dengan melakukan perlawanan terhadap TNI-Polri maupun rakyat Indonesia yang tinggal di atas Tanah Air Bangsa Papua Barat, dikarenakan kami selaku militer TPN-OPM merupakan pengawal keamanan dari rakyat Bangsa Papua Barat, sehingga kami mengharapkan agar TNI-Polri dapat menghargai hak-hak kami dari rakyat Bangsa Papua Barat yang akan melakukan pengibaran bendera BK selama tiga hari berturut-turut guna memperingati HUT TPN-OPM Papua Barat,” jelasnya.
Ditambahkan, kepada Pemerintah Belanda, Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia agar bertanggungjawab dan mengembalikan kedaulatan kemerdekaan dari Bangsa Papua Barat, yang mana dengan permainan ketiga Negara tersebut telah merampas kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat, dikarenakan kami rakyat Bangsa Papua Barat tidak pernah memberikan rekomendasi bahwa Bangsa Papua Barat masuk ke dalam NKRI maupun NKRI berada di dalam Papua Barat untuk mengurus rakyat Bangsa Papua Barat. “Maka kami meminta untuk segera mengembalikan kedaulatan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang sudah merdeka sejak 1 Desember 1961, dan kami TPN-OPM tidak akan pernah kompromi dengan kelompok-kelompok lain yang akan mengganggu kami dalam memperingati HUT TPN-OPM dengan melakukan pengibaran bendera BK diseluruh Tanah Air Papua Barat selama tiga hari berturut-turut, karena kami mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meminta kembali kedaulatan kemerdekaan Papua Barat,” pintanya.
Ia menegaskan agar hak-hak dasar dari rakyat Bangsa Papua Barat untuk dihargai karena intinya kami menginginkan kemerdekaan seutuhnya bagi Bangsa Papua Barat, dan bendera BK ini merupakan simbol Negara Papua Barat maka kami harus menghargainya, karena orang tua kami sudah cukup membina kami selama 51 tahun ini, sehingga aparat keamanan dari TNI-Polri untuk menghargai hak-hak dasar kami melakukan pengibaran bendera BK selama tiga hari berturut-turut pada 1 Juli 2012 mendatang. “Kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan anarkis, tapi bila Pemerintah Indonesia dalam hal ini aparat TNI-Polri akan menghalang-halangi hak-hak dasar kami ini, maka kami tidak akan tinggal diam, dan kami akan melakukan perlawanan terhadap rakyat Indonesia yang ada diatas Tanah Air Bangsa Papua Barat,” pungkasnya. (mir/don/l03)
Sumber : BINPA
Ia menginstruksikan kepada seluruh rakyat asli ‘Bangsa Papua Barat’ bahwa penunggu tulang belulang Anak Negeri Papua Barat siap memback-up upacara memperingati HUT TPN-OPM Pemerintahan Devacto 1 Juli 1971 Papua Barat.
Dikatakan, kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Presiden RI, SBY agar tidak mengganggu kegiatan memperingati HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat.
Lanjutnya, Presiden RI, SBY segera membuka diri sebelum pihak keamanan dunia mengambil alih di Papua Barat dan segera kembalikan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah dirampas oleh Pemerintah RI lewat Tri Komando Rakyat (Trikora) Tahun 1963. “Kami juga meminta kepada Negara Israel segera ambil alih di atas Tanah Papua Barat, dikarenakan kami adalah Ummat Allah yakni Bangsa Papua Barat yang telah bertahun-tahun menjadi korban dari Negara Indonesia,” tegas Danny Kogoya saat diwawancarai Bintang Papua via telepon selulernya, Rabu (16/5) kemarin malam. Danny menyatakan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, SBY maupun militer-militer dari NKRI agar dapat menghargai kami mengibarkan bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat selama tiga hari berturut-turut (1 s/d 3 Juli 2012) dalam rangka memperingati HUT TPN-OPM. “Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia selaku orang tua agar dapat menghargai hak kami untuk melaksanakan peringatan HUT TPN-OPM Papua Barat maupun peringatan kemerdekaan dari Bangsa Papua Barat,” pintanya dengan nada keras.
Ditegaskan, Pemerintah Indonesia atau Presiden RI, SBY agar mengakui kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat atau New Guinea Raad dan mengembalikan kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat tanpa syarat.
“Apabila dalam peringatan HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK dari pihak keamanan Indonesia baik itu TNI-Polri akan menghalangi dan membatasi kegiatan tersebut, maka kami juga siap menghadapi dengan melakukan perlawanan terhadap TNI-Polri maupun rakyat Indonesia yang tinggal di atas Tanah Air Bangsa Papua Barat, dikarenakan kami selaku militer TPN-OPM merupakan pengawal keamanan dari rakyat Bangsa Papua Barat, sehingga kami mengharapkan agar TNI-Polri dapat menghargai hak-hak kami dari rakyat Bangsa Papua Barat yang akan melakukan pengibaran bendera BK selama tiga hari berturut-turut guna memperingati HUT TPN-OPM Papua Barat,” jelasnya.
Ditambahkan, kepada Pemerintah Belanda, Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia agar bertanggungjawab dan mengembalikan kedaulatan kemerdekaan dari Bangsa Papua Barat, yang mana dengan permainan ketiga Negara tersebut telah merampas kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat, dikarenakan kami rakyat Bangsa Papua Barat tidak pernah memberikan rekomendasi bahwa Bangsa Papua Barat masuk ke dalam NKRI maupun NKRI berada di dalam Papua Barat untuk mengurus rakyat Bangsa Papua Barat. “Maka kami meminta untuk segera mengembalikan kedaulatan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang sudah merdeka sejak 1 Desember 1961, dan kami TPN-OPM tidak akan pernah kompromi dengan kelompok-kelompok lain yang akan mengganggu kami dalam memperingati HUT TPN-OPM dengan melakukan pengibaran bendera BK diseluruh Tanah Air Papua Barat selama tiga hari berturut-turut, karena kami mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meminta kembali kedaulatan kemerdekaan Papua Barat,” pintanya.
Ia menegaskan agar hak-hak dasar dari rakyat Bangsa Papua Barat untuk dihargai karena intinya kami menginginkan kemerdekaan seutuhnya bagi Bangsa Papua Barat, dan bendera BK ini merupakan simbol Negara Papua Barat maka kami harus menghargainya, karena orang tua kami sudah cukup membina kami selama 51 tahun ini, sehingga aparat keamanan dari TNI-Polri untuk menghargai hak-hak dasar kami melakukan pengibaran bendera BK selama tiga hari berturut-turut pada 1 Juli 2012 mendatang. “Kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan anarkis, tapi bila Pemerintah Indonesia dalam hal ini aparat TNI-Polri akan menghalang-halangi hak-hak dasar kami ini, maka kami tidak akan tinggal diam, dan kami akan melakukan perlawanan terhadap rakyat Indonesia yang ada diatas Tanah Air Bangsa Papua Barat,” pungkasnya. (mir/don/l03)
Sumber : BINPA
0 komentar:
Post a Comment