Jadi Daerah Penghasil Gas, Harga LPG di Sorong Justru 2 Kali di Jawa

Sorong - Beberapa daerah tertinggal ternyata memiliki sumber daya alam yang mampu meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Namun sumber daya alam itu tidak diperuntukkan secara proporsional untuk masyarakat setempat sehingga ekonomi mereka masih terus tertatih. Masyarakat daerah tertinggal pun mengeluh.

Salah satu daerah tertinggal penghasil sumber daya alam adalah Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sorong menyimpan kekayaan hasil tambang di mana beberapa di antaranya telah dieksplorasi seperti minyak bumi yang dilakukan oleh Perusahaan Pertamina di Distrik Klamono dan Gas alam yang dilakukan oleh Perusahaan Petrocina.

Akan tetapi meski menyandang status sebagai daerah penghasil minyak, masih cukup banyak wilayah di Sorong yang masuk kategori daerah tertinggal. Bahkan, harga minyak di wilayah ini jauh lebih mahal ketimbang harga di Pulau Jawa.

"Harga gas saja selangit di sini, Rp 103.000 per 12 Kg (tabung biru), bandingkan dengan harga di Cilacap yang jauh lebih murah Rp 48 ribu. Padahal kami penghasil gas, kok harganya lebih mahal dua kali lipat," keluh Wakil Bupati Sorong, Tri Budiarto, dalam perbincangan di Hotel Mariat Sorong, Kamis (31/5/2012).

Menurut Tri, kondisi seperti ini tidak adil bagi daerahnya. Apalagi dengan sistem pembagian pendapatan daerah-nasional sekarang, memungkinkan daerah menerima 70 persen dari total penerimaan. Penerimaan Rp 150 miliar per tahun dari BP Migas hasil kerjasama dengan Petri China menurutnya tidak fair bagi Sorong.

"Harusnya kami lebih dari itu. 2020 Kontrak BP Migas dan Petrochina berakhir. Kami mengusulkan BUMD maju dan bekerjasama dengan BP Migas," ujarnya.

Kabupaten Sorong saat ini masih sangat menggantungkan dari pemerintah pusat. Dari APBD senilai Rp 800 miliar di tahun 2011, hanya ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 16 miliar.

"Pendapatan kami sebesar itu. Jika kami mendapatkan lebih dari sektor minyak. Kami bisa menopang sendiri," papar Tri Budiarto yang telah mengirimkan surat ke BP Migas dengan tembusan ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini.

Sementara itu, Menteri PDT Helmy Faishal membenarkan dia telah menerima surat dari Pemkab Sorong mengenai keluhan persoalan gas tersebut. Politisi dari PKB ini akan membantu pihak Sorong untuk menegosiasikan keluhan mereka ke BP Migas.

"Ya suratnya sudah sampai ke saya, ditandatangani oleh wakil bupati. Saya akan kawal sampai berhasil. Merujuk pada kabupaten lain yang memiliki problem dengan pemerintah pusat, bisa selesai dalam hitungan minggu jika kami (Kementerian PDT) kawal," ujar Helmy yang mengadakan kunjungan kerja selama dua hari di Pemkab Sorong ini.

Merujuk pada data Pemkab Sorong, dari tahun 2008 dan tahun 2009 ada empat perusahaan minyak bumi yang beroperasi di Kabupaten Sorong, dan perusahaan di sektor gas bumi. Kabupaten Sorong selain memiliki minyak bumi dan Gas bumi, masih ada beberapa potensi bahan galian seperti pasir, Tanah urung, Batu Gunung, Kerikil/koral dan bahan galian sirtu.

Pada tahun 2008 dan 2009, masing-masing komoditi bahan galian tidak mengalami peningkatan atau pengurangan jumlah perusahaan kecuali bahan galian sirtu yang mengalami peningkatan jumlah perusahaan di tahun 2009. Begitu juga dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, hanya bahan galian sirtu yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja di tahun 2009.

 Sumber: News Detik.com