OPM Salahkan PBB Atas Konflik di Papua

Lambert Pekikir yang dikelilingi pasukannya saat membacakan argumenatasi manifesto politik, di Markasnya , Jumat (11/5).

JAYAPURA – Bertindak selaku Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional (TPN)Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lamberth Pekikir, dari markasnya, Jumat (11/5) kemarin, meneriakkan bahwa, PBB adalah pihak yang paling bertanggung  jawab atas konflik yang terjadi di Tanah Papua.

Pekikir juga beranggapan bahwa perubahan UU yang memperbolehkan TPN/OPM untuk mencalonkan diri jadi Gubernur hanyalah ‘Gula-gula’. “Ini  semua berawal dari dokumen yang disampaikan PBB kepada OPM melalui Lembaga Legislatif Papua Barat saat itu, yaitu, Dewan Neuguenea Rat, dalam dokumen tersebut menjelaskan 3 (tiga) hal penting, yaitu, PBB hanya ambil catatan tentang situasi kemenangan atas Pepera 1969 di Papua Barat,” ujar Lambertus Pekikir saat ditemui Bintang Papua, kemarin.

Dua poin penting lainnya adalah, PBB percayakan Indonesia untuk tolong atau membantu membangun Papua Barat. Dan poin terakhirnya adalah, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk membina rakyat Papua Barat sampai rakyat Papua mampu mandiri, maka, hak-hak mereka akan diatur kemudian

“itu permasalahannya, dengan kami (OPM) PBB sampaikan lain, kepada Indonesia PBB sampaikan lain, jadi PBB harus bertanggung jawab untuk ini semua, mereka harus jelas dan terbuka di hadapan kedua belah pihak, apa sebenarnya keputusan PBB,” tegas Pekikir.
Dan untuk alasan itulah, OPM, menurut Lambert, tidak pernah mau berdialog dengan Indonesia. “Yang bisa menyelesaikan ini semua adalah PBB, dan kami akan terus perjuangkan itu sampai PBB mencabut kembali mandat dari Indonesia atas Bangsa Papua Barat, selama itu belum dilakukan, OPM tetap ada dan berjuang demi kemerdekaan kami, sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan, baik dari kami, juga dari Indonesia, jadi perjuangan tetap akan berlanjut sampai PBB mempertanggung jawabkan hal itu,” ujarnya lagi. Lambert juga mencibir upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan OPM.”Sudah beberapa kali utusan SBY menawarkan dialog dan pertemuan-pertemuan,  kami tidak akan tergiur dengan hal itu, hanya OPM ‘siluman’ saja yang mau berdialog dengan Indonesia, kalau ke PBB, kami siap, kalau dengan Indonesia, never..!, tidak akan pernah, siapapun yang SBY utus datang, akan pulang dengan tangan hampa, percuma, nanti SBY datang kami akan sambut dengan Bintang Kejora di atas langit tanah Papua,” jelas Lambert lagi.

Lambert akan memerintahkan kepada seluruh anggotanya di tiga wilayah besar, Mamta, Pegunungan dan Pesisir Pantai untuk mengibarkan Bintang Kejora,”1 Juli itu wajib, dan kunjungan SBY kita akan kibarkan, Bintang Kejora akan hiasi langit Papua yang indah ini,” katanya.

Ketika Bintang Papua coba menanyakan pendapat Lambert Pekikir terkait diperbolehkannya eks Tapol/napol dan TPN/OPM untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua, Lambert tegas menjawab.”Kalau Lambert Pekikir, itu tidak mungkin dan mustahil,itu kan Gubernur untuk Indonesia, untuk apa? Saya berjuang bukan untuk dapat jabatan Gubernur dari Indonesia atau dapat jaminan dari Indonesia, ini Lambert Pekikir, bukan OPM gadungan yang bisa diatur-atur pemerintah Indonesia, saya anggap perubahan aturan itu sebagai ‘gula-gula’ Indonesia untuk menarik OPM, tidak akan berhasil, saya pribadi menolak hal itu, kami tidak sebodoh yang orang Indonesia pikirkan,” tegas Lambert Pekikir. (bom/bom/l03)


Sumber:  BINPA