JAKARTA--Indikasi bahwa penegakan HAM belum menjadi
prioritas kerja pemerintah kian terlihat. Hal ini tergambar dalam
mandeknya kasus terakhir yang mungkin diajukan ke pengadilan HAM ad hoc,
yakni kasus penghilangan paksa 1997-1998.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati Saptaningrum, inisiatif politik untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga tampak tersendat lebih karena ketiadaan keinginan politik yang kuat dari pemerintah.
"Terdapat kesan kuat ketiadaan langkah yang terkoordinasi dengan baik di tingkat eksekutif. Pada satu sisi, permasalahan yang sama ditangani oleh dua institusi berbeda, namun tidak dalam satu langkah yang koheren," tegas Indria dalam dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/6).
Berdasarkan kajian Elsam atas beberapa parameter HAM, selama periode Januari-April 2012, upaya-upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terus menurun drastis.
"Secara umum selama periode tersebut belum terdapat perkembangan berarti dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM masa lalu," katanya. (OX/X-13)
MICOM
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati Saptaningrum, inisiatif politik untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga tampak tersendat lebih karena ketiadaan keinginan politik yang kuat dari pemerintah.
"Terdapat kesan kuat ketiadaan langkah yang terkoordinasi dengan baik di tingkat eksekutif. Pada satu sisi, permasalahan yang sama ditangani oleh dua institusi berbeda, namun tidak dalam satu langkah yang koheren," tegas Indria dalam dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/6).
Berdasarkan kajian Elsam atas beberapa parameter HAM, selama periode Januari-April 2012, upaya-upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terus menurun drastis.
"Secara umum selama periode tersebut belum terdapat perkembangan berarti dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM masa lalu," katanya. (OX/X-13)
MICOM
0 komentar:
Post a Comment