Papua Tak Ada Teroris, Stop Kekerasan

JAYAPURA - Meski Serahterima  Jabatan Kapolda Papua dari  Irjen  Pol Drs BL Tobing   kepada Irjen Pol Drs Tito Karnavian masih menunggu  jadwal, namun sorotan mulai  bermunculan,  antara lain disampaikan  Direktur Baptis Voice Papua dan Mantan  Wakil Ketua Perwakilan  Komnas  HAM Papua  periode 2009-20121 Matius  Murib dan Ketua Umum Gereja Baptis Pdt. Socrates S Yoman, usai pertemuan  Tokoh Gereja-Gereja di Papua dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum dan HAM di Kantor  Sekretariat Gereja KINGMI Papua, Jayapura, Rabu (5/9).   

Matius Murib mengungkapkan,  pejabat publik di Jakarta  hanya  melihat  Papua merupakan wilayah konflik, dimana eskalasi kekerasan selama 5  tahun terakhir  ini makin meningkat.
Disisi lain, tukas dia,  orang Papua diidentikan dengan kekerasan atau stigmatisasi separatis. Bahkan terakhir, orang Papua mau distigmatisasi lagi sebagai teroris.

“Stigma separatis selama ini hendak dinaikkan menjadi stigmatisasi  teroris. Stigmatiasi  itu datang sebelum Kapolda Papua baru. Pertanyaannya apakah di Papua itu ada teroris? Ataukah orang Papua  memang teroris,” tanya dia.

Matius juga beranggapan, Densus  88 dilibatkan   dan terlibat aksi penembakan terhadap  tokoh  OPM di  Timika  Almarhum Kelly Kwalik dan  Wakil Ketua  Komite Nasional Papua  Barat (KNPB) Mako Tabuni.  “Di Papua tak ada teroris, tapi  sekelompok pejuang  yang ingin memisahkan diri dari Kedaulatan NKRI,” ujarnya. Kata dia,  track  record  mantan Kepala Densus 88 yang juga sebelumnya berhasil mengungkap jaringan teroris Nurdin M  Top dan  penangkapan  Tommy Soeharto  ketika menjabat Deputi  Penindakan dan Peningkatan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) justru  dikwatirkan  aksi  penembakan dan kekerasan  yang dilakukan  TNI/Polri  terhadap warga sipil di Papua  makin meningkat. Padahal, semua  pihak mengharapkan persoalan  Papua dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat.    

Meski demikian, Matius menghimbau Kapolda baru  dalam menjaga Kamtibmas  tak menggunakan cara-cara kekerasan di Papua ini. Tapi   Kapolda harus lebih baik, lebih ramah terhadap HAM, lebih profesional, lebih  prosedural menggunakan Protap Polri yang sudah ada.
Hal senada diungkapkan Pdt.  Socrates S Yoman menegaskan, misi negara untuk perjuangan rakyat Papua secara damai selama ini mau diarahkan ke perjuangan kekerasan. Karena itu,  ujar dia,  pihaknya  mempertanyakan, apakah pemerintah mau menyembunyikan kekerasan yang dilakukan oleh negara selama ini, untuk diarahkan kepada  penduduk  sipil di Papua.
“Bukankah  negara telah gagal melindungi rakyat Papua,  bahkan tak ada masa depan yang lebih baik bagi rakyat Papua. Tapi Rakyat Papua direndahkan  martabatnya atau tak dihargai sebagai manusia, “ tandasnya.

Sekali  lagi, ujar dia, di Papua tak ada teroris. Yang ada  hanyalah rakyat sipil yang berjuang untuk menggapai rasa keadilan dan hak-hak  rakyat Papua.  “Kehadiran Kapolda baru ini, bisa menghadirkan rasa aman, nyaman, tenteram dan damai serta keadilan bagi masyarakat Papua,” tandas dia. (mdc/don/l03)

 Sumber: Binpa