Lapisan Masyarakat Kabupaten Paniai Turun Jalan Tolak E- KTP

PANIA - Kemarin berlangsung penolakan program negara Indonesia yakni elektronik – kartu tanda penduduk (E-KTP) lapisan warga masyarakat Kabupaten Paniai melakukan aksi turun jalan di ibu kota Enarotali Kab. Paniai.

Aksi di mulai depan kecamatan Paniai Timur sampai di kantor bupati terletak di Madi. Sekelompok masa menentangkan spanduk, bertuliskan penolakan Elektronik – Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Aksi masa berjalan kaki menuju Ibu Kantor Buapati Paniai. Jarak kota lama antara Enarotali – Madi kurang lebih 8 KM melumpukan jalur transportasi antar kota maupun antar Ibu kota Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Deiyai. (5/11/2012).

Aksi penolakan e-ktp pun bergabung bersama masyakat mahasiswa tokoh agama toko masyarakat paniai. Masyarakat meminta agar presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono segera menarik program illegal. Program Ini merupakan sengaja memprogramkan untuk memproteksi berapa banyak masyarakat masih hidup di bumi cenderawasih untuk menghabiskan manusia Papua. Program yang memprogramkan se- nusantara tetapi ada tujuan khusus di balik program ini. Kami tidak menerima dalam program ini dengan lapan dada. Manusia Paniai bukan sebagai orang asli indonesia melibatkan KTP berjenis seumur hidup ini. (tutur sala – seorang dalam orasinya).

 

Dalam sela – sela masalah pemilihan Bupati Kabupaten Paniai masih dalam tahap mengajukan di Makamah Konstitusi, kami warga datang menuntut bupati yang akan terpilih nanti segera sampaikan aspirasi kami pada presiden SBY dan negara Indonesia menolak e- KTP. Bupati yang terpilih nanti sesuai keputusan MK menjadi pemimpin lima tahun periode 2012 – 2017. Awal aksi pertama untuk menolak E- KTP sebelum bupati terpilih, dan aksi lanjutan kami akan kembali setelah terpilihnya bupati baru. (Tutur Warga Paniai).

Dalam orasi panggung mengatakan kami warga yang masih ketertinggalan dalam segala teknologi saja ingin memiliki E- KTP ini tidak logis. Program yang jelas ada sumber dana untuk tujuan mensejahterakan masyarakat yakni UP4B saja kami menolak di wilayah Meepago. Sebelum masalah utama berakhir E- KTP tidak layak di miliki oleh warga Paniai dan pada umumnya Papua. Sebelum program E- KTP pun ada namanya Kartu tanda penduduk (KTP),melihat bahwa melalui kehadiran program E- KTP kami telah ada dalam sistem pemaksaan masyarakat yang kedua bergabung bersama Indonesia. (tutur dalam orasinya).

Masyarakat Paniai memiliki sebagai warga Indonesia. Terlebih dahulu negara segera selesaikan masalah utama yakni status politik Papua sebelum memiliki E- KTP. Kami memiliki E- KTP pun kami akan di tembak,disiksa oleh tentara nasional Indonesia (TNI). Memiliki E- KTP memperpanjang masa penjajahan kolonial Indonesia.

(oleh : Gobaibo).

 Sumber: Satu Aksi Kepuasan Hidup