PEDAGANG ASLI PAPUA: Antara Penguasa Dan Dikuasai

Honaratus Pigai, Pemuda Papua
(Foto Facebook)

Kemarginalan Orang asli Papua.
Orang asli Papua benar-benar terpinggirkan dan dikuasai dari tanah leluhurnya sendiri. Hal ini, dapat dilihat dari contoh, mama-mama pedagang asli Papua yang hingga kini berjualan di pinggir jalan dan emperan-emperan tokoh. Mereka menahan hantaman teriknya matahari dan derasnya hujan dengan beralaskan lantai tanah dan beratap langit. Hanya demi mencari nafkah hidup sehari-hari. Begitu banyak kebijakan dari pemerintahan pusat hingga daerah pun belum dan bahkan tidak menyentuh kehidupan pasar mama-mama Papua.

Untuk menanggapi hak hidup mereka, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), yang terdiri dari organisasi-organisasi telah berupaya untuk menuntut hak hidup mama-mama ini. SOLPAP berjuag ke pemerintah dan meminta pembangunan pasar yang layak bagi mama-mama Papua, namun sampai saat ini pasar tersebut belum jadi. Pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah Indonesia di Papua (Gubernur, DPRP, Walikota Jayapura dan jajarannya) tak pernah menanggapi usulan ini secara serius. Malah usaha yang dilakukan tim SOLPAP seringkali mendapat tantangan. Karena antara pihak pemerintah sendiri saling melempar dan mengaburkan. Janji-janji pun tidak terjawab dan bahkan kadang-kala janji itu hanya bohong. Akibatnya, mama-mama Papua masih berdagang di tempat yang tidak layak.

Sementara orang BBMJ (Bugis, Buton, Makasar dan Jawa) mendapatkan tempat yang layak. Mereka benar-benar menikmati fasilitas pemerintah Indonesia di Papua dalam kerangka Otsus di Papua. Itu wajar, karena orang asli Papua bukan orang Indonesia, sehingga fasilitas yang disiapkan Indonesia dinikmati oleh rakyat Indonesia yang berada di negri Papua ini. Katanya para pendatang dan Otsus memberdayakan orang asli Papua. Realitasnya tidak seperti itu. Kaum non Papua dan Otsus menjadi penguasa yang menguasai orang asli Papua dengan segala macam trik. (Socratez Sofyan Yoman, Pintu Menuju Papua Merdeka: Pejanju=ian New York 15 Agustus 1962 dan PEPERA 1969 Hanya Sandiwara Politik Amerika, Indonesia, Belanda dan PBB, 2000)

Dengan termarginalnya rakyat asli Papua di tanahnya sendiri adalah tidak mendapatkan fasilitas yang layak, namun tetap semangat berjualan di berjualan di tempat yang seadanya. Ini merupakan penindasan dan tidak adanya keadilan juga pemerataan. Apakah ini kalah saing? (Yoman, 2000).

Bukan hanya dalam hal ekonomi saja, melainkan dalam segala segi kehidupan; politik, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. Orang asli Papua mendapatkan tekanan mental maupun fisik yang dahsyat. Mereka diperlakukan tidak adil dan benar. Sampai diperbodohi secara licik dengan berbagai strategi yang dimaikan. Yang membuat orang asli Papua “bimbang” dan bahkan tidak percaya kepada pemerintah yang selalu manipulatif. Dalam hal ini pemerintah semacam “latihan lain main lain”. Pemerintah sering berjanji akan berikan ini atau itu, tetapi tidak terlaksana. Inilah janji yang membohongi dan janji-janji palsu yang sering terdengar dari mulut pemerintah.

Contoh singkat janji bohong yang dialami mama-mama Papua bisa disimak seperti berikut: Bapak kita, yang mulia Barnabas Suebu, pernah berjanji dengan mulutnya sendiri bahwa mulutnya adalah SK. Ia pernah berjanji akan membangun pasar mama-mama tetapi sampai kini hal itu tidak pernah terjawab.

Sekarang juga mulai muncul masalah ketidak jelasan dana awal pembangunan yang dijanjikan Pjs. Hatari sebesar 10 milyar. Dana tersebut oleh badan keuangan provinsi pendahkan ke PU provinsi untuk pekerjaan pembangunan pasar, sementara lokasi yang mau direncanakan untuk pembangunan itu belum dibereskan secara tuntas. Sementara kantanya ada 15 milyar untuk membereskan lokasi tersebut, padahal pada bulan juni lalu pemerintah berjanji akan bereskan lokasi pembangunan tersebut. Maka di sini ada sikap pembiaran dan terkesan pemerintah yang adalah orang asli Papua sedang mempermainkan mama-mama Papua dengan janji-janji yang tidak benar.

= Kesenjangan antara Penguasa dan Dikuasa
Kesenjangan ini dinilai sebagai potensi kebohongan dan ketidakadilan. Ini merupakan ketimpangan yang cukup serius di Papua. Pembangunan di Papua umumnya mengarah ke ketimpangan ini. Orang mulai membedakan antara penguasa dan dikuasa. Sang penguasa mulai menari-nari di atas mimbar, atas tingkahlaku yang konyol. Ia merasa berhasil bahwa bisa menguasa manusia, alam dan kekayaan yang ada di Papua. Lebih sadis, sikap otoriter dan membunuh bila ada yang menyeleweng dari padanya.

Misalnya dalam segi ekonomi, bila dibandingkan dengan negara lain, Indonesia tergolong miskin. Pertumbuhan ekonomi telah melahirkan kesenjangan sosial antara penguasa dan dikuasa. Kebijaksanaan pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi belum berhasil meningkatkan keberhasilan yang memadai. Sehingga seantero daerah di negara kesatuan republik Indonesia mengalami upah buruk.

Di Papua khususnya. Bagi orang lain, Papua dipandang kaya. Namun, yang kaya bukan orang asli Papua, tapi alam Papua. Alam Papua memang terkenal kaya, tapi alam Papua memperkaya orang non Papua yang ada di Papua. Orang asli Papua sendiri miskin di atas kekayaannya. Antara penguasa dan dikuasa memainkan peran, sehingga yang dikuasa mengalami nasip buruk atas ulah penguasa yang tidak adil dan bijaksana. Orang asli Papua mengalami situasi dikuasa oleh yang penguasa. Mereka bagaikan seorang penonton atas pengurasan kekayaan alamnya. Mulut mereka ditutup rapat-rapat. Mereja mau menurunkan penguasa dari mimbar kekayaan, tetapi semuanya ditanggapi dengan ancaman.

Otonomi Khusus (Otsus) misalnya, yang diberlakukan di Papua sejak 2001, diharapkan dapat menjadi pedang yang memberantas kesenjangan ini dan dapat menyamakan antara penguasa dan dikuasa. Namun tidak mencapai harapan itu. Malah dengan adanya Otsus menimbulkan kesenjangan yang lebih besar. Sehingga penguasa tetap menari terus-menerus di mimbar kekayaan dan yang dikuasa meratap atas kekayaan yang semakin hari hilang dibawa.

Kebanyakan orang asli Papua yang menyuarakan bahwa Otus gagal, karena tidak menjawab kebutuhan rakyat yang dikuasa adalah pernyataan yang sesungguhnya benar. Atas realitas di Papua pernyataan ini tidak dapat dibantah, oleh seribu satu kebohongan. Papua sedang berada dalam penguasaan raja negara. Semena-mena ia mengatur segalanya, sampai melupakan yang tidak seharusnya dilupakan. UP4B sekalipun hanya kebijkan semu dan hanya mau mendatangkan malapetaka.

Ketika orang asli Papua menyampaikan pendapatnya atas nasib hidupnya. Tidak ditanggapi serius. Pemerintah menganggap bahwa yang dikuasa tidak perlu mengangkat suara banyak. Yang mengangkat suara harus ditindas dan dianiaya. Karena yang dikuasa tidak dapat mengatur penguasa.

Salah seorang teman (JB) pernah mengatakan dalam diskusi tentang realitas kehidupan mama-mama Papua, bahwa “orang kaya menjadi tetap kaya dan orang miskin tetap menjadi miskin”. Rasanya ungkapan ini benar. Realitas Papua sedang menuju ke arah itu. Orang yang kaya menjadi penguasa, sedangkan orang miskin menjadi yang dikuasa. Sehingga orang kaya tidak peduli lagi dengan orang miskin. Dibiarkan seorang miskin merana mencari kebutuhan tiap harinya, dengan mengumpulkan barang-barang bekas (botol aqua, fanta, cocacola, besi tua dan sebagainya). Apakah ini sikap adil dan memanusiakan manusia? Atau melihat manusia sebagai “sampah/binatang”?

= Perlu Kesadaran
Antara penguasa dan dikuasa adalah dua subjek, yang sama-sama manusia. Tidak satu pun yang melebihi yang lain. Keduanya memiliki martabat yang sama yakni manusia. penguasa juga manusia dan yang dikuasa pun manusia. Ini sebenarnya harus menjadi modal dasar untuk saling membangun dan melengkapi kekurangan antar sesama manusia.

Label penguasa dan dikuasa seharusnya dihapuskan dan harus saling melengkapi sebagai manusia. maka pemerintah seharusnya mendengar dan sadar bahwa rakyat sedang membutuhkan sesuatu sehingga harus melengkapi kebutuhan umum yang dibutuhkan. Bukan membohongi dengan berbagai macam tindakan dan ungkapan yang berujung pada merugikan yang lain. Seharusnya pemerintah yang adalah orang asli Papua sendiri harus sadar dan mendukung kebutuhan umum dari mama-mama Papua ini. pasar yang diminta bukan untuk pribadi dan lembaga yang sedang berjuang, melainkan demi kepentingan dan kehidupan mama-mama pasar.

Mungkin saja pemerintah masih meragukan untuk membangun pasar, dengan pertimbangan mama-mama Papua tidak akan merawat gedung dengan baik. Tetapi kita bisa mengambil contoh bahwa ketika mama-mama Papua sehabis jualan di penggir jalan mereka selalu membersihkan dan menata kembali tempat jualan mereka sebelum pulang ke rumah. Maka bagi saya ini bukan alasan yang mendasar. Atau kah mungkin ada alasan lain yang membuat pemerintah tidak ingin membangun pasar, padahal perjuangan mama-mama Papua untuk meminta pembangunan pasar sudah sejak 2004 lalu. Alasan-alasan yang membuat pemikiran pemerintah terganjal ini harus dihapuskan dari benak dan menyadari bahwa mama-mama Papua adalah mama-mama kita bersama. Merekalah yang melahirkan kita sehingga bisa menduduki jabatan-jabatan tinggi seperti demikian, maka seharusnya disadari oleh kita semua sebagai manusia yang terlahir dari mama-mama.

Penulis: Honaratus Pigai Adalah mahasiswa STFT ‘Fajar Timur’ Abepura-Papua.

Sumber: Facebook