Jakarta - Wakil ketua MPR RI, Hajriyanto Y Tohari menyatakan
setuju dengan wacana pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke
Kota lauin atau ke pulau lain. Hal itu guna mengurangi kepadatan
penduduk yang semakin tidak tercover oleh kota Jakarta. Menurutnya,
sebaiknya ibukota dipindahkan ke Kalimantan atau ke Papua.
"Segera bentuk UU, Inspres atau Keppres. Soal ibukota baru, saya rasa pilihan paling baik adalah di Pulau Kalimantan. Alternatif yang kedua adalah di Papua," kata Hajriyanto melalui pesan singkatnya, Jumat (18/1).
Dirinya mengatakan, wacana tentang pemindahan ibukota itu sudah terlalu lama berlangsung di berbagai forum. Bahkan, kata dia, Presiden pun sudah membentuk tim pengkajian. "Pimpinan MPR sudah setuju dan sudah lama pula mewacanakan. Ketua DPR (juga) menyatakan setuju. Pemerintah Daerah juga sudah setuju. Para pengamat juga sudah sepakat," kata dia.
Akan tetapi, politikus Golkar itu menyangnya semua persetujuan dan dukungan itu dilakukan di luar forum-forum yang resmi dan formal. Persetujuan tersebu dikatakan dalam forum-forum yang informal. Hal itu jelas aneh, bahkan aneh bin ajaib.
Sebab, lanjutnya, sesuatu yang sedemikian penting dan strategis dibicarakan secara informal saja di dalam forum-forum yang informal pula. Budaya informalitas memang telah membudaya secara luas di negeri ini, dan bahkan sudah menjadi penyakit bangsa, penyakit informalitas, bahkan soal bangsa dan negara pun dikelola secara informalitas.
"Tak heran jika wacana-wacana saja yang berkembang. Wacana pemindahan ibukota juga telah berkembang menjadi wacana yang berkepanjangan alias berketiak ular tanpa hasil sama sekali," kata dia.
Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah kesepakatan secara formal dan offisial serta langkah nyata dan jangan hanya wacana-wacana saja. (ipk/WartaNews)
"Segera bentuk UU, Inspres atau Keppres. Soal ibukota baru, saya rasa pilihan paling baik adalah di Pulau Kalimantan. Alternatif yang kedua adalah di Papua," kata Hajriyanto melalui pesan singkatnya, Jumat (18/1).
Dirinya mengatakan, wacana tentang pemindahan ibukota itu sudah terlalu lama berlangsung di berbagai forum. Bahkan, kata dia, Presiden pun sudah membentuk tim pengkajian. "Pimpinan MPR sudah setuju dan sudah lama pula mewacanakan. Ketua DPR (juga) menyatakan setuju. Pemerintah Daerah juga sudah setuju. Para pengamat juga sudah sepakat," kata dia.
Akan tetapi, politikus Golkar itu menyangnya semua persetujuan dan dukungan itu dilakukan di luar forum-forum yang resmi dan formal. Persetujuan tersebu dikatakan dalam forum-forum yang informal. Hal itu jelas aneh, bahkan aneh bin ajaib.
Sebab, lanjutnya, sesuatu yang sedemikian penting dan strategis dibicarakan secara informal saja di dalam forum-forum yang informal pula. Budaya informalitas memang telah membudaya secara luas di negeri ini, dan bahkan sudah menjadi penyakit bangsa, penyakit informalitas, bahkan soal bangsa dan negara pun dikelola secara informalitas.
"Tak heran jika wacana-wacana saja yang berkembang. Wacana pemindahan ibukota juga telah berkembang menjadi wacana yang berkepanjangan alias berketiak ular tanpa hasil sama sekali," kata dia.
Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah kesepakatan secara formal dan offisial serta langkah nyata dan jangan hanya wacana-wacana saja. (ipk/WartaNews)
0 komentar:
Post a Comment