EKSPANSI PERUSAHAAN SAWIT: Masyarakat Papua Kirim Surat Protes Ke Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menpar Arief Yahya menyusuri kawasan wisata Raja Ampat dalam rangkaian kunjungannya ke Papua Barat

JAKARTA --Masyarakat Papua dan aktivis hak asasi manusia (HAM) serta lingkungan mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi untuk memprotes keberadaan tiga perusahaan sawit yang  beroperasi di Papua.

 

Surat itu dikirimkan oleh 104 aktivis, termasuk di dalamnya dari Papua, terkait dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit yakni PT Nabire Baru, PT Bio Inti Agrindo dan PT ANJ Agri Papua. Ketiganya beroperasi di Nabire, Merauke dan Sorong Selatan (Papua Barat). Hal itu terkait dengan peluncuran Program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III oleh Presiden.

 

"Tuan Presiden, sejak awal kehadiran dan keberadaan ketiga perusahaan ini terlibat bersengketa dengan masyarakat adat setempat, karena menggunakan praktik-praktik kotor manipulasi dan intimidasi," demikian surat tersebut dalam situs Transformasi untuk Keadilan, yang dikutip Kamis (28/1/2016).

 

Menurut mereka, kehadiran perusahaan itu justru tidak membantu perbaikan dan peningkatan nasib perempuan Papua. Surat itu menyatakan sumber-sumber air bersih menjadi hilang serta tercemar, sehingga membuat perempuan dan anak-anak menjadi rentan terhadap penyakit.

 

Mereka mengatakan warga Papua semakin jauh menjangkau kebun dan dusun sagu maupun tempat berburu di hutan. Hal itu, membuat mereka kesulita mendapatkan bahan pangan berkualitas.

 

"Ancaman serius dari program ini adalah menghadirkan belasan ribu tenaga kerja dari luar Papua akan membawa tekanan sosial, ekonomi dan politik terhadap Orang Asli Papua," demikian surat tersebut.

 

Masyarakat Papua juga meminta Presiden Jokowi untuk memeriksa kembali izin perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar orang Papua.

 

"Demikian Surat Terbuka ini dan kami berharap Tuan Presiden dapat bertindak memutuskan secara bijaksana untuk memenuhi permohonan kami," demikian surat tersebut. Surat lengkap itu bisa dibaca di sini