 |
| Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya – Jubi/Arjuna |
Hanya saja menurutnya, ada perbedaan pandangan DPR dengan pemerintah terkait masalah Papua. Legislatif menilai, ini adalah masalah panjang, penting dan harus jadi prioritas diselesaikan bersama.
Banyak Diskon dan Voucher Gratis. Di elevenia. Ayo Belanja Sekarang!
“Tapi mustahil menyelesaikan masalah Papua
secara komperhensif, bermartabat kalau semua pemangku kepentingan tak
saling mendukung. Cara berpikirnya tak sama,” kata Tantowi di Jakarta,
Rabu (27/1/2016).
Menurut politisi Golkar itu, kesamaan berpikir dan berpendapat hal penting yang harus dilakukan bersama. Dalam pengamanatan DPR, pemerintah belum merangkul semua pihak.
“Padahal dalam konteks penyelesaian Papua tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan DPR. Harus melibatkan pihak-pihak lain. Saya sepakat penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat pemerintah belum merangkul semua pihak secara menyeluruh,” ucapnya.
Selain itu lanjut dia, koordinasi kementerian antar lembaga belum solid. Pihaknya merasakan itu ketika Jokowi memberikan pembebasan kepada lima Tahanan Politik (Tapol) Papua Mei tahun lalu dan membuka pintu kepada jurnalis asing.
“Ini menjadi pembahasan meruncing di Komisi I. Komisi I tak sepenuhnya mendukung ini karena pemerintah dan kami belum satu kata akan hal itu. Mengenai pembebasan itu, pemerintahpun masih beda-beda. Ada yang bilang betul Tapol ada juga yang menyebut tak lebih dari kriminal,” katanya.
Di tempat yang sama, Staf Ahli bidang ideologi dan politik Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI Kaharuddin Wahab mengatakan, bicara masalah Papua harus dengan fakta. Tak berasumsi sendiri, tak tendensi.
“Terutama kita yang berada di luar Papua. Mari memberikan informasi berdasarkan fakta agar tak menambah isu yang tak berdasar. Jangan mengeneralisir masalah di Papua. Paling penting, Presiden Jokowi dan seluruh perangkatnya sangat serius memperhatikan Papua,” kata Kaharuddin Wahab.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Mayjen TNI Yoedhi Swastono mengatakan, secara umum, intinya adanya ketidakpercayaan masyarakat asli Papua terhadap Jakarta.
“Begitu juga sebaliknya. Jakarta pusing dalam rangka melakukan grand design masalah Papua. Katanya kuncinya harus ada dialog. Itu saya sepakat,” imbuh Yoedhi. (Arjuna Pademme)
Menurut politisi Golkar itu, kesamaan berpikir dan berpendapat hal penting yang harus dilakukan bersama. Dalam pengamanatan DPR, pemerintah belum merangkul semua pihak.
“Padahal dalam konteks penyelesaian Papua tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan DPR. Harus melibatkan pihak-pihak lain. Saya sepakat penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat pemerintah belum merangkul semua pihak secara menyeluruh,” ucapnya.
Selain itu lanjut dia, koordinasi kementerian antar lembaga belum solid. Pihaknya merasakan itu ketika Jokowi memberikan pembebasan kepada lima Tahanan Politik (Tapol) Papua Mei tahun lalu dan membuka pintu kepada jurnalis asing.
“Ini menjadi pembahasan meruncing di Komisi I. Komisi I tak sepenuhnya mendukung ini karena pemerintah dan kami belum satu kata akan hal itu. Mengenai pembebasan itu, pemerintahpun masih beda-beda. Ada yang bilang betul Tapol ada juga yang menyebut tak lebih dari kriminal,” katanya.
Di tempat yang sama, Staf Ahli bidang ideologi dan politik Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI Kaharuddin Wahab mengatakan, bicara masalah Papua harus dengan fakta. Tak berasumsi sendiri, tak tendensi.
“Terutama kita yang berada di luar Papua. Mari memberikan informasi berdasarkan fakta agar tak menambah isu yang tak berdasar. Jangan mengeneralisir masalah di Papua. Paling penting, Presiden Jokowi dan seluruh perangkatnya sangat serius memperhatikan Papua,” kata Kaharuddin Wahab.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Mayjen TNI Yoedhi Swastono mengatakan, secara umum, intinya adanya ketidakpercayaan masyarakat asli Papua terhadap Jakarta.
“Begitu juga sebaliknya. Jakarta pusing dalam rangka melakukan grand design masalah Papua. Katanya kuncinya harus ada dialog. Itu saya sepakat,” imbuh Yoedhi. (Arjuna Pademme)
0 komentar:
Post a Comment