JAYAPURA – Ungkapan Kapolda Papua, Irjen Pol, Bigman
Lumban Tobing, SH yang mengatakan akan menangkap dan menindak tegas
kelompok yang akan mengacaukan situasi di Papua (Bintang Papua edisi
Rabu 23 Mei 2012), mendapat tanggapan dari Pimpinan Tentara Pembebasan
Nasional (TPN/OPM) Wilayah Perbatasan, Lambertus Pekikir.
“Dasarnya apa Kapolda bicara begitu, kalau dia punya dasar, kami juga punya dasar, siapa yang suruh kamu bawa kamu punya hukum dan undang-undang kesini,” ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, kemarin.
Lambert juga mempertanyakan keabsahan pemberlakuan hukum dan Undang-undang di tanah Papua,”Apa dasar pembelakuan hukum diatas tanah Papua ini, kami anggap itu tidak ada, kami sedang berjuang diatas tanah Ibu kami dan kami tidak mengusik tanah kalian, tolong sampaikan ini, kami menjunjung tinggi wilayah NKRI, jadi harus juga hargai kami, ini wilayah kami, tanah leluhur kami,” jelasnya.
Atas dasar itulah, Lambert Pekikir menyampaikan himbauannya kepada seluruh pejuang dan TPN/OPM serta semua yang berjuang diatas tanah Papua,”Jangan gentar dan takut dengan apa yang disampaikan Kapolda, sekali lagi, jangan gentar dengan ancaman itu, kita sama-sama tetap berjuang dan jangan terganggu dengan ancaman itu,” pungkasnya. Saat dimintai komentarnya terkait keprihatinanan beberapa negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah papua, Lambert menyatakan bahwa,”Jelas kami senang, inilah awalnya, semua akan berjalan seperti apa yang kami harapkan, Papua akan merdeka pada saatnya, dan ini diawali di rapat PBB dengan pertanyaan dan keprihatinan beberapa negara terhadap kasus HAMdi Papua,” ujarnya gembira.
Lambertt juga menyampaikan sekilas informasi yang didaptinya dari Swedia,” Beberapa jam lalu saya terima kabar dari Bapak Prai di Swedia, bahwa pada bulan Agustus 2012 nanti, tentara PBB akan mengambil tempat di kawasan Asia dan Pasifik untuk memantau dan mengamankan daerah Asia Pasifik, silahkan di cek kebenarannya, informasi itu yang saya dapatkan, kami semakin bersemangat untuk menuntaskan revolusi ini dengan lagu kemerdekaan,” kata Pekikir. (bom/bom)
Semntara itu Mili Name Molo Newi, yang mengaku Jubir Panglima Perang Komando Tertinggi TPN/OPM Devacto 1 Juli 1971 Danny Kogoya yang diawancarai Bintang Papua via telepon genggamnya (yang selama ini bisa digunakan Danny Kogoya) , Rabu (23/5) kemarin malam juga mengaku sangat tidak setuju pernyataan Kapolda Papua, sebab 1 Juli ini merupakan HUT TPN/OPM dan setiap tahunnya
diperingatinya. “Jadi setiap tahunnya saat tanggal 1 Juli kami selalu memperingatinya dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) diseluruh Tanah Air Papua Barat semenjak tahun 1961 hingga saat ini. Kalau kita kembali menengok sejarah dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1961, dimana waktu momentum itu kami kalah sehingga kami yakni rakyat Bangsa Papua Barat kembali menyatakan sikap kepada dunia internasional baik itu kepada Amerika Serikat, Belanda maupun Indonesia guna mendesak PBB tentang proklamasi dari Bangsa Papua Barat di Victoria atau di Waris,” ujarnya.
Dikatakannya, kalau memang dari Kapolda Papua bersikeras untuk menindak tegas dan akan menangkap kelompok-kelompok separatis atau TPN/OPM yang akan mengibarkan bendera BK, itu artinya Kapolda Papua kembali memancing kami untuk berbuat anarkis dan konflik dengan aparat keamanan RI. “Jangan tantang kami, karena soal kemerdekaan Bangsa Papua Barat sudah ada dalam agenda PBB dan itu merupakan hak kami untuk kibarkan bendera BK sebagai simbol kebangsaan kami,” tutur Jubir Mili Name Molo Newi.
Lebih lanjut Mili Name Molo Newi mengatakan, sikap pihak TPN/OPM untuk mengibarkan bendera BK saat kedatangan SBY ke Jayapura-Papua, Juni mendatang adalah merupakan hak kami sebagai orang Papua untuk memberikan bukti kepada Presiden RI SBY ini, bahwa orang Papua Barat tetap ingin merdeka. “Kenapa mau larang-larang kami untuk kibarkan bendera BK, itu bendera kami, dan kami punyak hak untuk kibarkan bendera itu diatas Tanah kami yakni Bumi Bangsa Papua Barat, supaya SBY tahu bahwa orang Papua sudah sangat ingin merdeka atau lepas dari NKRI,” tandasnya.
Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol. Bigman Lumban Tobing, SH mengatakan aparat keamanan akan menindak tegas dan menangkap setiap kelompok-kelompok yang akan mengacaukan situasi di Papua, dan terlebih lagi melakukan pengibaran bendera BK jelang kedatangan SBY pada bulan Juni mendatang. (bom/mir/don/l03)
BINPA
“Dasarnya apa Kapolda bicara begitu, kalau dia punya dasar, kami juga punya dasar, siapa yang suruh kamu bawa kamu punya hukum dan undang-undang kesini,” ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, kemarin.
Lambert juga mempertanyakan keabsahan pemberlakuan hukum dan Undang-undang di tanah Papua,”Apa dasar pembelakuan hukum diatas tanah Papua ini, kami anggap itu tidak ada, kami sedang berjuang diatas tanah Ibu kami dan kami tidak mengusik tanah kalian, tolong sampaikan ini, kami menjunjung tinggi wilayah NKRI, jadi harus juga hargai kami, ini wilayah kami, tanah leluhur kami,” jelasnya.
Atas dasar itulah, Lambert Pekikir menyampaikan himbauannya kepada seluruh pejuang dan TPN/OPM serta semua yang berjuang diatas tanah Papua,”Jangan gentar dan takut dengan apa yang disampaikan Kapolda, sekali lagi, jangan gentar dengan ancaman itu, kita sama-sama tetap berjuang dan jangan terganggu dengan ancaman itu,” pungkasnya. Saat dimintai komentarnya terkait keprihatinanan beberapa negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah papua, Lambert menyatakan bahwa,”Jelas kami senang, inilah awalnya, semua akan berjalan seperti apa yang kami harapkan, Papua akan merdeka pada saatnya, dan ini diawali di rapat PBB dengan pertanyaan dan keprihatinan beberapa negara terhadap kasus HAMdi Papua,” ujarnya gembira.
Lambertt juga menyampaikan sekilas informasi yang didaptinya dari Swedia,” Beberapa jam lalu saya terima kabar dari Bapak Prai di Swedia, bahwa pada bulan Agustus 2012 nanti, tentara PBB akan mengambil tempat di kawasan Asia dan Pasifik untuk memantau dan mengamankan daerah Asia Pasifik, silahkan di cek kebenarannya, informasi itu yang saya dapatkan, kami semakin bersemangat untuk menuntaskan revolusi ini dengan lagu kemerdekaan,” kata Pekikir. (bom/bom)
Semntara itu Mili Name Molo Newi, yang mengaku Jubir Panglima Perang Komando Tertinggi TPN/OPM Devacto 1 Juli 1971 Danny Kogoya yang diawancarai Bintang Papua via telepon genggamnya (yang selama ini bisa digunakan Danny Kogoya) , Rabu (23/5) kemarin malam juga mengaku sangat tidak setuju pernyataan Kapolda Papua, sebab 1 Juli ini merupakan HUT TPN/OPM dan setiap tahunnya
diperingatinya. “Jadi setiap tahunnya saat tanggal 1 Juli kami selalu memperingatinya dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) diseluruh Tanah Air Papua Barat semenjak tahun 1961 hingga saat ini. Kalau kita kembali menengok sejarah dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1961, dimana waktu momentum itu kami kalah sehingga kami yakni rakyat Bangsa Papua Barat kembali menyatakan sikap kepada dunia internasional baik itu kepada Amerika Serikat, Belanda maupun Indonesia guna mendesak PBB tentang proklamasi dari Bangsa Papua Barat di Victoria atau di Waris,” ujarnya.
Dikatakannya, kalau memang dari Kapolda Papua bersikeras untuk menindak tegas dan akan menangkap kelompok-kelompok separatis atau TPN/OPM yang akan mengibarkan bendera BK, itu artinya Kapolda Papua kembali memancing kami untuk berbuat anarkis dan konflik dengan aparat keamanan RI. “Jangan tantang kami, karena soal kemerdekaan Bangsa Papua Barat sudah ada dalam agenda PBB dan itu merupakan hak kami untuk kibarkan bendera BK sebagai simbol kebangsaan kami,” tutur Jubir Mili Name Molo Newi.
Lebih lanjut Mili Name Molo Newi mengatakan, sikap pihak TPN/OPM untuk mengibarkan bendera BK saat kedatangan SBY ke Jayapura-Papua, Juni mendatang adalah merupakan hak kami sebagai orang Papua untuk memberikan bukti kepada Presiden RI SBY ini, bahwa orang Papua Barat tetap ingin merdeka. “Kenapa mau larang-larang kami untuk kibarkan bendera BK, itu bendera kami, dan kami punyak hak untuk kibarkan bendera itu diatas Tanah kami yakni Bumi Bangsa Papua Barat, supaya SBY tahu bahwa orang Papua sudah sangat ingin merdeka atau lepas dari NKRI,” tandasnya.
Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol. Bigman Lumban Tobing, SH mengatakan aparat keamanan akan menindak tegas dan menangkap setiap kelompok-kelompok yang akan mengacaukan situasi di Papua, dan terlebih lagi melakukan pengibaran bendera BK jelang kedatangan SBY pada bulan Juni mendatang. (bom/mir/don/l03)
BINPA
0 komentar:
Post a Comment