DPR Pertanyakan Unit Kerja Presiden Untuk Papua

Papua - DPR Pertanyakan Unit Kerja Papua Tidak efektif dan malah menimbulkan persoalan baru, kata DPR

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dinilai tidak efektif. Pasalnya, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh unit ini. Misalnya saja, adanya resistensi di kalangan pemerintah daerah terhadap UP4B.

Di kalangan daerah, muncul anggapan UP4B akan memangkas kewenangan pemerintah daerah dengan otonomi khususnya. "Terutama masyarakat yang secara politik memiliki pandangan yang berbeda mereka melihat UP4B hanya sebagai permen, gula-gula dari pemerintah yang tidak akan menyelesaikan persoalan inti dari masyarakat Papua," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Selasa 4 September 2012.

Masalah lain, karena UP4B tak memiliki program sendiri untuk percepatan pembangunan Papua. Instrumen UP4B ini, kata Mahfudz selama hampir dua tahun berdiri banyak memiliki persoalan.

"Jadi menurut saya pantas kalau ini dievaluasi lagi. Nah tetapi tidak efektifnya UP4B itu kan menambah bobot persoalan Papua yang tidak selesai-selesai sehingga masyarakat Papua yang lebih moderat ini kehilangan harapan. Jika tidak dikelola dengan baik mereka yang moderat bisa bergeser ke pemikiran-pemikiran yang sifatnya lebih radikal. Itu yang kita khawatirkan," kata dia.

Sumber:  VIVAnews