Rakyat Papua Siap Teriakkan Merdeka Bila Tidak Dilibatkan Dalam Renegosiasi

Puluhan massa gabungan dari beberapa LSM menggelar aksi di depan gerbang Kedubes Amerika Serikat (AS), Mereka Kedatangan Menlu AS Hillary Clinton dan Nyatakan Nasionalisasi Freeport (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta - PT. Freeport adalah perusahaan tambang emas terbesar di dunia dan seperti diketahui 80% emas cadangan berasal dari Papua. Freeport yang melakukan eksploitasi di dua tempat yaitu Etsberg sejak tahun 1967 dan Grasberg sejak 1988 sampai sekarang telah menguasai 2,6 juta Ha, pemegang HPH 15 juta Ha, pemegang HTI 1,5 juta Ha, perkebunan 5,4 juta Ha dengan total keseluruhan setara dengan 57% wilayah Papua. Hal ini menunjukkan Papua tidak lagi menjadi milik rakyat Papua bahkan bukan milik rakyat Indonesia namun milik kapitalisme.

Dari fakta tersebut, Dorcho sebagai pemuda Papua dari Komunitas  Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan (KAMPAK) menyatakan agar presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) dengan tegas agar tidak melanjutkan  renegosiasi KK, sejak KK tahap pertama tahun 1967 dan yang kedua tahun 1999 ia mengaku rakyat Papua tidak pernah dilibatkan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya pembunuhan dan penembakan di Kamoro dan Amungme yang didalangi oleh Freeport.

"Seluruh rakyat Indonesia dibohongi tidak dapat apa-apa apalagi Papua, kalau suku Kamoro dan Amungme iya tapi jangan jadikan mereka saling bertengkar dan membunuh, banyaknya penembakan di Papua terus menerus Freeport dalangnya karena uang tadi. Kita bunuh orang saja sebentar nuntutnya ke bupati sama Freeport lalu dikasih duit, itu nyawa orang sudah dianggap binatang padahal adat Papua tidak seperti itu," jelas Dorcho kepada Seruu.com seusai aksi di depan Kedubes Amerika, Selasa (4/9/2012).

Dorcho dengan tegas juga meminta agar pemerintah tidak egois, terutama SBY karena orang Papua yang mempunyai hak wilayah. Bahkan menurutnya rakyat Papua siap berteriak Merdeka bila tidak diibatkan bicara soal renegosiasi.

"Makanya kita tolak ini, harus ada solusi jangan Freeport terus hadir karena dia mau tanda tangan sampai 2041, jangan kita dimiskinkan terus. Pajak Freeport tidak mensejahterakan masyarakat Papua," tandasnya.[Ain]

 Sumber: : Seruu.com