Ruben Magay : Kapolri Harus Tarik Kapolda Papua

Ketua Komisi A DPR Papua yang membidangi Hukum, HAM dan Pemerintahan, Ruben Magay meminta Kapolri menarik Kapolda Papua karena dianggap terlalu represif dalam menangani aksi demo di Papua.

Ruben Magay mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan aparat keamanan di Papua sangat berbeda. Saat ini polisi terlalu represif dalam menangani demo.

“Saya lihat beberapa tahun ini polisi sudah mengerahkan pasukan mengahadang massa dititik kumpul. Tidak mengarahkan massa ke tempat tujuan. Ini maksudnya apa? Menghentikan demo atau justru menprovokasi keadaan. Kenapa massa dihadang. Inikan aneh. Kalau perlu saya minta Kapolri segera menarik Kapolda,” kata Ruben Magay, Sabtu (7/12).

Ruben Magay menilai, Kapolda Papua saat ini seolah menggunakan metode membas,i teroris dalam menangani masalah di Papua. Padahal cara seperti itu tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya lihat Kapolda sekarang ini menggunakan metode membasmi teroris. Jangan pikir dengan pendekatan kekerasan atau cara menangani teroris bisa menyelesakan masalah Papua. Pendekatan Kapolda sekarang ini menjadi pertanyaan bagi kami,” ujarnya.

Menurutnya, menyelesaikan masalah Papua tidak bisa dengan kekerasan atau cara menangani teroris. Jangan sampai karena arogansi itu justru jadi tindakan melawan hukum atau Hak Asasi Manusia.

“Kapolda dan Kapolres Kota Jayapura harus ditarik karena setiap demo selalu memakan korban. Mereka tidak memberi ruang menyampaikan aspirasi. Ini tidak benar. Jangan melakukan pendekatan dengan cara-cara teroris di Papua. Di sini kita bicara HAM dan demokrasi,” katanya.

Sementara Ketua DPRP, Deerd Tabuni beberapa hari lalu mengatakan, pihaknya mengharapkan aparat keamanan agar melakukan pendekat persuasif dalam menangai demo di Papua.

“Saat ada demo, aparat kemanan harus berkomunikasi baik dengan massa agar tidak terjadi konflik yang nantinya bisa berimbas ke wilayah lain di Papua. Aparat harus menggunakan cara persuasif. Kalau ada yang ditangkap jangan gunakan kekerasan. Harus ditangani secara manusiawi dan diintrogasi dengan baik,” kata Deerd Tabuni.

Namun ia juga meminta kepada kelompok atau masyarakat yang melakukan demo agar tidak merugikan orang lain dalam menyampaikan aspirasi mereka.

“Silahkan membawa massa untuk demo tapi arahnya harus jelas dan tidak meresahkan masyarakat. Demo juga harus sesui prosedur. Harus ada ijinnya. Membawa aspirasi boleh saja, namun secara bermartabat tanpa meresahkan masyarakat lain,” ujarnya.

Dipihak yang sering melakukan demo, salah satunya, KNPB, juga menyebutkan Kapolda Papua adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam kerusuhan setiap demo yang mereka lakukan. Intimidasi aparat keamanan pada massa demo adalah penyebab kekerasan yang terjadi dalam demo-demo KNPB.

“Enam orang simpatisan KNPB dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian oleh pihak keluarga. Saya meminta Kapolda Papua bertanggung jawab atas insiden ini. Saya menyesalkan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan pihak aparat kepolisian pada demo damai yang dilakukan KNPB,” ungkap Victor Yeimo di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA, Abepura, Jayapura.

(Sumber : tabloidjubi)