Sejauh ini, memang ada upaya Jokowi untuk menunjukkan kepedulian dan perhatiannnya kepada Papua. Dia berjanji akan mengunjungi Papua tiga kali dalam setahun. Sebelumnya, ada wacana Jokowi akan bangun Istana Kepresidenan di Papua. Sebelumnya juga, Jokowi memberikan grasi terhadap sejumlah tahanan politik (Tapol) Papua, termasuk Filep Karma.
Namun, semua itu masih terkesan aksi simbolik. Belum merupakan sebuah perubahan cara pendekatan dan cara kerja dalam mengurus persoalan rakyat Papua. Akibatnya, keadaan-keadaan lama, yakni eksploitasi yang digardai dengan kekerasan, masih berlanjut hingga hari ini. Tidak percaya?
Pada tanggal 23 Desember lalu, dua hari menjelang Natal, seorang Papua bernama Marcel Doga ditembak mati oleh aparat TNI di Kabupaten Keerom, Papua. Kejadian itu bermula saat korban meminta haknya sebagai buruh, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), kepada perusahaan sawit. Ironisnya, bukannya memenuhi tuntutan korban, perusahaan malah menggunakan TNI untuk mengusir korban hingga berujung penembakan.
Pada tanggal 1 Desember 2015, Polisi/Brimob juga menembak mati 4 orang dan melukai 8 orang lainnya di kabupaten Yapen, Serui, Papua. Penembakan ini terkait dengan upacara pengibaran bendera bintang kejora dan peringatan HUT Papua Barat. Kendati demikian, Polisi/Brimob seharusnya tidak menggunakan jalan kekerasan untuk menyikapi kejadian itu.
Pada saat bersamaan, tanggal 1 Desember juga, di Jakarta, aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Sebanyak 306 mahasiswa ditangkap dalam kejadian tersebut.
Kemudian, pada 28 Oktober 2015, TNI juga menembak mati dua warga sipil dan melukai dua lainnya di distrik Mimika Baru, Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Pemicunya sepele: cekcok antara prajurit TNI dengan warga yang memblokir jalan karena sedang menyelenggarakan pesta.
Kita juga tentu belum lupa dengan kebrutalan aparat kepolisian dalam “Insiden Paniai” yang menewaskan 5 orang dan melukai belasan warga sipil lainnya pada tanggal 8 Desember 2014. Hingga sekarang, pengusutan kejadian itu belum menemukan titik terang.
Sementara itu, hampir setiap saat kita menyaksikan aksi-aksi demonstrasi orang Papua dibubarkan paksa. Kadang-kadang disertai penangkapan aktivis. Semua ini menandakan bahwa aparat keamanan masih enggan menghargai hak orang Papua untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya.
Saya kira, semua kejadian di atas menunjukkan bahwa pendekatan terhadap persoalan Papua belum berubah. Moncong senapan masih lebih dominan bicara ketimbang dialog. Anggapan terhadap orang Papua, bahwa mereka separatis, masih bercokol kuat di corak berpikir sebagian pemangku kekuasaan dan aparat TNI/Polri.
Yang berubah paling-paling adalah kegiatan investasi yang makin digenjot untuk mengeksploitasi bumi dan kekayaan Papua. Sekarang sudah ada empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Papua, yakni Merauke, Sorong, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat. Sekarang bukan hanya perusahaan tambang, tetapi perusahaan perkebunan—khususnya sawit—juga mulai merambah setiap jengkal tanah Papua. Pertanyaannya kemudian, rakyat Papua akan dapat apa?
Saya mengapresiasi keinginan Presiden Jokowi untuk mengurus Papua dengan hati. Tetapi, perlu diingat, Presiden SBY juga dulu menjanjikan membangun Papua dengan hati. Tetapi yang terjadi kemudian: kekerasan tetap berlanjut, jumlah Tapol meningkat, dan Papua tetap provinsi termiskin di Indonesia.
Jokowi tidak boleh mengulang itu. Karena itu, Jokowi perlu mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, sudah saatnya pemerintah lebih banyak mendengar suara orang-orang Papua, termasuk dalam urusan pembangunan. Jangan lagi Jakarta merasa serba tahu akan kebutuhan orang Papua. Padahal, belum tentu apa yang dirasa oleh Jakarta sebagai “kebutuhan Papua” benar-benar adalah kebutuhan rakyat Papua. Lagipula, setiap pendekatan politik dan ekonomi seharusnya mempertimbangkan tradisi dan budaya orang-orang Papua.
Untuk keperluan itu, sudah saatnya Jokowi membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Papua. Bukan hanya dialog dengan elit-elit Papua, tetapi juga dengan rakyat banyak. Saya kira, membangun Papua dengan hati harus dimaknai dengan pembangunan berbasiskan partisipasi rakyat.
Namun, dialog tidak mungkin terjadi kalau orang-orang Papua masih dalam keadaan tertekan; ketika hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat orang Papua masih ditindas; dan ketika Jakarta masih menganggap Papua separatis dan alergi dengan segala yang berbau bintang kejora.
Nah, untuk memulihkan kepercayaan orang Papua terhadap Jakarta, dan sekaligus memungkinkan orang Papua merasa aman dan bebas menyatakan pendapatnya, maka pemerintahan Jokowi harus berani menarik TNI/Polri dari Papua. Pembangunan Kodam baru di Papua harus dihentikan. Sebab, tidak ada dialog bebas dan demokratis di bawah todongan senjata.
Kedua, Papua sudah harus diajak bicara Indonesia sebagai sebuah proyek bersama. Di sini bukan sekedar menaruh semakin banyak orang Papua di pemerintahan dan badan perwakilan nasional, tetapi bagaimana gagasan-gagasan orang Papua mewarnai proyek bersama dan tujuan bersama kita sebagai sebuah bangsa.
Rencananya, usai Natal ini, Presiden Jokowi kembali akan berkunjung ke Papua. Kita berharap ini bukan hanya rutinitas simbolik belaka, tetapi sebuah upaya untuk membuka kembali ruang dialog seluas-luasnya di Papua. Sembari menunggu kunjungan Pak Jokowi ke Papua, mari kita cuitkan tagar ini:
Rudi Hartono
#PapuaMintaDialog []
berdikarionline
0 komentar:
Post a Comment