JAKARTA-- Indonesia
tampaknya tidak bisa mengelak dari perhatian tajam negara-negara anggota
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dalam
sidang Universal Periodic Review (UPR) yang dilaksanakan di Jenewa,
Swiss, 23 Mei 2012.
Kondisi tersebut dipaparkan oleh Ketua Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut. Disampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5), pembahasan laporan Indonesia diwarnai berbaai catatan kritis kondisi HAM tanah air, mulai dari kebebasan beragama, kondisi HAM di Papua, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Namun dari semua pembahasan yang ada, yang mendapatkan sorotan adalah masalah religius freedom dan Papua. Dan Indonesia tidak bisa mengelak akan itu," ujar Rafendi Djamin.
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan beberapa perwakilan dari Kepolisian, Kemenag, dan Dirjen Kemenkumham dikritik cukup keras oleh beberapa negara. Kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, pengrusakan gereja, Syiah dan Bahai, membuat Indonesia harus menerima kenyataan akan fakta yang ada di lapangan, di hadapan 75 negara yang 47 diataranya adalah anggota Dewan HAM PBB.
Kritikan yang dilayangkan pun tidak didominasi oleh negara Barat, melainkan berbagai negara dari Asia, dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut menekankan adanya komitmen Indonesia untuk bisa memberikan kebebasan beragama sebagai hak paling hakiki manusia.
"Mereka secara jelas menyebut nama, seperti Ahmadiyah, pengrusakan gereja dan pelarangan ibadah yang pasti berafiliasi kepada GKI Yasmin dan Filadelfia. Bahkan negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Libanon pun memaparkan penting bagi Indonesia agar menghormati kebebasan beragama," pungkas Rafendi Djamin. (HZ/OL-2)
Sumber: MICOM
Kondisi tersebut dipaparkan oleh Ketua Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut. Disampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5), pembahasan laporan Indonesia diwarnai berbaai catatan kritis kondisi HAM tanah air, mulai dari kebebasan beragama, kondisi HAM di Papua, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Namun dari semua pembahasan yang ada, yang mendapatkan sorotan adalah masalah religius freedom dan Papua. Dan Indonesia tidak bisa mengelak akan itu," ujar Rafendi Djamin.
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan beberapa perwakilan dari Kepolisian, Kemenag, dan Dirjen Kemenkumham dikritik cukup keras oleh beberapa negara. Kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, pengrusakan gereja, Syiah dan Bahai, membuat Indonesia harus menerima kenyataan akan fakta yang ada di lapangan, di hadapan 75 negara yang 47 diataranya adalah anggota Dewan HAM PBB.
Kritikan yang dilayangkan pun tidak didominasi oleh negara Barat, melainkan berbagai negara dari Asia, dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut menekankan adanya komitmen Indonesia untuk bisa memberikan kebebasan beragama sebagai hak paling hakiki manusia.
"Mereka secara jelas menyebut nama, seperti Ahmadiyah, pengrusakan gereja dan pelarangan ibadah yang pasti berafiliasi kepada GKI Yasmin dan Filadelfia. Bahkan negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Libanon pun memaparkan penting bagi Indonesia agar menghormati kebebasan beragama," pungkas Rafendi Djamin. (HZ/OL-2)
Sumber: MICOM
0 komentar:
Post a Comment