Akhiri penindasan Papua, usir Freeport

PT Freeport

Pemerintahan SBY yang lemah menyebabkan PT Freeport semakin berkuasa di Papua. Operasi perusahaan asal Amerika Serikat itu telah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Papua. Pasalnya, perusahaan tambang ini membuang limbah sedikitnya 250 ribu ton per hari sejak mulai beroperasi tahun 1973 hingga sekarang.

Demikian disampaikan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMD) Arif Fahrudin, dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi Kedatangan Menlu USA Hillary Clinton dengan tema "Nasionalisasi dan Usir Freeport, Usir Neokolonialisme & Imperialisme" di Sekretariat DPN Repdem, Jalan Cikini I, 3B, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.

"Lebih dari 6 miliar ton limbah dibuang sembarangan oleh Freeport dan telah menciptakan kerusakan lingkungan yang parah. Ini pelanggaran-pelanggaran kemanusian," ujarnya.

Selanjutnya, soal keuntungan, Papua sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari produksi yang dilakukan oleh Freeport. Bukan hanya keuntungan, apa yang diproduksi pun, rakyat tidak tahu.

Sementara terkait renegosiasi kontrak, jelas dia, tidak melibatkan satu orang rakyat Indonesia, sehingga membuktikan bahwa ini bisa dilihat hanya mencabik-cabik demokrasi Indonesia. "Jadi, mengusir Freeport sama juga mengakhiri penindasan yang ada di Papua," tandasnya.

Menyambung pernyataan Arif, rakyat Papua tidak sedikit pun mendapat keuntungan dari keberadaan PT Freeport. Justru rakyat Papua menanggung semua dampak buruk dari kegiatan perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu. Demikian disampaikan Ketua National Papua Solidarity (Napas), Alves Fonataba, dalam dialog yang sama.

"Buktinya, banyak keluhan terhadap Freeport dijawab dengan aksi-aksi kekerasan dari pihak Freeport itu sendiri," ujarnya.

Sambung dia, penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di bumi cendrawasih itu terlihat dari bagaimana Pemerintah menyelesaikan persialan Freeport. "Jadi ini tergantung pemerintah dalam mengelola kekayaan alam bagi rakyat Papua dengan prinsip-prinsip demokrasi," jelasnya.

Selanjutnya, investasi di Papua sudah banyak yang masuk dan berkembang. Tetapi pemerintah selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan asing.

"Kami dengan tegas menegaskan bahwa rakyat Indonesia sama sekali tidak diuntungkan dengan keberadaan Freeport. Pemerintah harus mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat Papua," tambahnya.

Diskusi ini diikuti, Repdem, PMII, IGJ, Petisi 28, PRD, INDIES, NAPAS, LMND, SRMI, FPPI, dan INDIES, yang gerakan tergabung dalam Koalisi Penolakan Freeport

 

Sumber : Waspada.co.id