ilstrasi (foto istimewa) |
Rakyat Papua tidak sedikit pun mendapat keuntungan dari keberadaan PT
Freeport. Justru rakyat Papua menanggung semua dampak buruk dari
kegiatan perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu.
Demikian disampaikan Ketua National Papua Solidarity (Napas),
Alves Fonataba, dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi
Kedatangan Menlu USA Hillary Clinton dengan tema "Nasionalisasi dan Usir
Freeport, Usir Neokolonialisme & Imperialisme" di Sekretariat DPN
Repdem, Jalan Cikini I, 3B, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (2/9).
"Buktinya, banyak keluhan terhadap Freeport dijawab dengan aksi-aksi kekerasan dari pihak Freeport itu sendiri," ujarnya.
Sambung dia, penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di bumi
cendrawasih itu terlihat dari bagaimana Pemerintah menyelesaikan
persialan Freeport. "Jadi ini tergantung pemerintah dalam mengelola
kekayaan alam bagi rakyat Papua dengan prinsip-prinsip demokrasi,"
jelasnya.
Selanjutnya, investasi di Papua sudah banyak yang masuk dan
berkembang. Tetapi pemerintah selalu memperhatikan
kepentingan-kepentingan asing.
"Kami dengan tegas menegaskan bahwa rakyat Indonesia sama sekali
tidak diuntungkan dengan keberadaan Freeport. Pemerintah harus mengelola
kekayaan alam untuk kepentingan rakyat Papua," tambahnya.
Diskusi ini diikuti, Repdem, PMII, IGJ, Petisi 28, PRD, INDIES,
NAPAS, LMND, SRMI, FPPI, dan INDIES, yang gerakan tergabung dalam
Koalisi Penolakan Freeport. [zul/RMOL]
Laporan: Ruslan Tambak
0 komentar:
Post a Comment