Selama peringatan Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas pada hari Jumat, hak asasi manusia pengawas Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sekali lagi mendesak pemerintah untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai .
Menurut Elsam Indriaswati D. direktur eksekutif Saptaningrum, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masih berjalan bebas, karena pemerintah masih diam.
"Tujuh kasus hak asasi manusia terjebak dalam Kejaksaan Agung (Kejagung)," kata Indriaswati, mengutip kasus yang belum terpecahkan seperti pembersihan komunis1.965 dan pembantaian Tanjuk Priok1998 .
" Kejahatan mereka yang terjadi di masa lalu bangsa ini begitu kotor dan tidak dapat diterima, namun tetap belum terpecahkan hingga saat ini," katanya. "Baru-baru ini, kita juga menyaksikan kekerasan merajalela terhadap wartawan"
Elsam mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan dalam mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertunda pelanggaran HAM.
"Kita harus terus mengingatkan pemerintah bahwa mengabaikan berarti memberikan impunitas dan perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia," katanya.
Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas diluncurkan Nov.23 tahun lalu untuk mengamati pembantaian 2.009 Ampatuan di Filipina, di mana wartawan dan 32 pekerja media dibunuh.
Melalui peringatan hari, aktivis hak asasi manusia menyerukan pemerintah untuk membawa keadilan bagi mereka yang tewas atau diculik ketika mereka mencoba untuk membela kebebasan berekspresi. (Cor / LFR)
Sumber: The Jakarta Post
Menurut Elsam Indriaswati D. direktur eksekutif Saptaningrum, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masih berjalan bebas, karena pemerintah masih diam.
"Tujuh kasus hak asasi manusia terjebak dalam Kejaksaan Agung (Kejagung)," kata Indriaswati, mengutip kasus yang belum terpecahkan seperti pembersihan komunis1.965 dan pembantaian Tanjuk Priok1998 .
" Kejahatan mereka yang terjadi di masa lalu bangsa ini begitu kotor dan tidak dapat diterima, namun tetap belum terpecahkan hingga saat ini," katanya. "Baru-baru ini, kita juga menyaksikan kekerasan merajalela terhadap wartawan"
Elsam mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan dalam mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertunda pelanggaran HAM.
"Kita harus terus mengingatkan pemerintah bahwa mengabaikan berarti memberikan impunitas dan perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia," katanya.
Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas diluncurkan Nov.23 tahun lalu untuk mengamati pembantaian 2.009 Ampatuan di Filipina, di mana wartawan dan 32 pekerja media dibunuh.
Melalui peringatan hari, aktivis hak asasi manusia menyerukan pemerintah untuk membawa keadilan bagi mereka yang tewas atau diculik ketika mereka mencoba untuk membela kebebasan berekspresi. (Cor / LFR)
Sumber: The Jakarta Post
0 komentar:
Post a Comment