Jakarta: Anggota Komisi III
DPR Eva Kusuma Sundari menyarankan pemerintah menarik aparat keamanan
Brimob dan TNI di Papua. Sepatutnya pemerintah legowo memulai dialog
antara Jakarta dan Papua sebagaimana saran dari berbagai pihak sudah
sejak lama.
"Sebab pendekatan keamanan sejak orde baru telah gagal, bahkan situasi memburuk," kata Eva, Jumat (1/6).
Ia mengatakan kehadiran aparat keamanan yang terkonsentrasi di daerah tambang seperti Timika, Puncak Jaya, Paniai, telah menimbulkan korban meninggal. Sejak awal tahun 2012, sedikitnya lima orang tewas, temasuk warga asing. Komisi III pun telah membahas masalah itu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemarin.
"Suasana makin memburuk justru ketika jumlah aparat keamanan (Brimob dan TNI) yang dikirim berlebihan atau tidak proporsional. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan2 Presiden SBY bahwa kebijakan Pemerintah di Papua sudah diubah dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan," kata Eva.
Dialog Jakarta-Papua sendiri, ujar Eva, hanya akan efektif setelah didahului dengan penarikan pasukan keamanan dari Papua sebagaimana tuntutan masyarakat setempat dan rekomendasi Komnas HAM. Pemerintah juga harus memberikan amnesti kepada 17 tahanan politik Papua.
"Hambatan utama terciptanya dialog Papua justru di Jakarta. Masih banyak anasir-anasir pejabat tinggi terutama pihak militer/POLRI masih kekeh dengan mindset jadul Orba berupa pendekatan keamanan walau terbukti telah gagal," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Di sisi lain, upaya pendekatan kesejahteraan' melalui dana Otonomi Khusus tidak meredam konflik bahkan mengintensifkan praktek korupsi para elit Papua. Sehingga sekali lagi penyelesaian politik melalui dialog merupakan satu-satunya pilihan bagi penghentian kekerasan berkepanjangan di Papua. "Tidak ada pilihan lain," ujarnya.(Andhini)
Metrotvnews.com
"Sebab pendekatan keamanan sejak orde baru telah gagal, bahkan situasi memburuk," kata Eva, Jumat (1/6).
Ia mengatakan kehadiran aparat keamanan yang terkonsentrasi di daerah tambang seperti Timika, Puncak Jaya, Paniai, telah menimbulkan korban meninggal. Sejak awal tahun 2012, sedikitnya lima orang tewas, temasuk warga asing. Komisi III pun telah membahas masalah itu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemarin.
"Suasana makin memburuk justru ketika jumlah aparat keamanan (Brimob dan TNI) yang dikirim berlebihan atau tidak proporsional. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan2 Presiden SBY bahwa kebijakan Pemerintah di Papua sudah diubah dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan," kata Eva.
Dialog Jakarta-Papua sendiri, ujar Eva, hanya akan efektif setelah didahului dengan penarikan pasukan keamanan dari Papua sebagaimana tuntutan masyarakat setempat dan rekomendasi Komnas HAM. Pemerintah juga harus memberikan amnesti kepada 17 tahanan politik Papua.
"Hambatan utama terciptanya dialog Papua justru di Jakarta. Masih banyak anasir-anasir pejabat tinggi terutama pihak militer/POLRI masih kekeh dengan mindset jadul Orba berupa pendekatan keamanan walau terbukti telah gagal," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Di sisi lain, upaya pendekatan kesejahteraan' melalui dana Otonomi Khusus tidak meredam konflik bahkan mengintensifkan praktek korupsi para elit Papua. Sehingga sekali lagi penyelesaian politik melalui dialog merupakan satu-satunya pilihan bagi penghentian kekerasan berkepanjangan di Papua. "Tidak ada pilihan lain," ujarnya.(Andhini)
Metrotvnews.com
0 komentar:
Post a Comment