KNPB-PRD TIMIKA MENGGELAR NGAMEN SOLIDARITAS KEMANUSIAN UNTUK RAKYAT VANUATU

TIMIKA--- Bentuk dukungan solidaritas kemanusian untuk Rakyat Vanuatu atas musibah bencana alam Badai Topan yang luar biasa yang mengalami  pada Jumat (13/03/2015) minggu lalu. Untuk diketahui, badai topan menerjang Vanuatu malam dengan kecepatan 340 kilometer perjam membuat sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik itu terisolasi, komunikasi terputus serta terancam haus maupun kelaparan, 90 % rumah penduduk disapu rata oleh Badai Topan tersebut.

Maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Papua Barat menggelar galang dana dengan menjalankan ngamen aksi turun jalan kota Timika.

Kegiatan ngamen oleh KNPB-PRD untuk dukungan kemanusiaan dapat dilakukan tiga titik central kota Timika, yakni pertama depan kantor Bank Papua perempatan jalan Yossudarso Timika, titik kedua depan Mol Diana pertigaan Jalan Budi Utomo, kemudian titik yang ketiga Kuala kencana Cek Point 32.

Aksi kemanusian tersebut, di lakukan pada Senin (23/03/2015)  mulai pagi hari sekitar pukul 07: 12.30 Waktu setempat hingga selesai dengan aman.

Aksi ngamen titik ketiga  di cek point Kuala kencana  pihak kepolisian paksa membubarkan tapi, sempat kordinasi dan komunikasi dengan baik sehingga ngamen tetap jalan sampai jam yang sudah tentukan.

Ini Tanya jawab dengan polisi saat ngamen aksi kamanusiaan  di titik ketiga cek point Kuala Kencana, pada pukul 09:10 waktu setempat polisi dengan patrol Perintis datang dengan Jumlah anggota  11 orang,  Polisi bertanya pada salah satu anggota KNPB  yang memegang karton bertulisan “Aksi kemanusian bencana alam terhadap rakyat Vanuatu. ini tanya jawab dengan Polisi:

Polisi   : Untuk apa kamu lakukan aksi Kemanusiaan ini ? 

KNPB : Kami Jalankan Aksi Solidaritas Kemanusian ini untuk membantu rakyat Vanuatu yang  kena   Musiba bencana Alam (Badai Topan) 

Polisi : Vanuatu itu dimana?

KNPB : Vanuatu itu dibagian timur di Pasifik 

Polisi : Setelah kamu kumpul Uang, cara bagaimana kalian kirim uang?

KNPB : Kami hanya kordinator lapangan (Korlap) saja yang kirim itu, urusan atasan kami, yang  penting   kami kanya menjalankan aksi solidaritas Kemanusian.

Polisi  : Kamu dari Kelompok/komponen dari mana?

KNPB : Kami dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD)   hanya  menjalankan sumbangan sukarelah demi kemanusian terhadapt saudara-saudari kami  di  Vanuatu 

Setelah Tanya jawab selesai Polisi pergi kearah kuala kencana dalam, sampai 15 menit kemudian Polisi kembali ke tempat dimana KNPB-PRD ngamen di lokasi cek Point Kuala Kencana. 

Polisi tiba, mereka suruh bubar jangan ngamen disini, polisi langsung mendeka dimana anggota KNPB-PRD ngamen. Kami (KNPB-PRD) sudah ijin sama pihak kepolisian secara Lisan dan mereka sudah ijin kami mulai dari 07- 12 waktu Papua jadi kami tetap ngamen. Setelah itu polisi langsung pergi. (Admin)

KNPB-PRD-Timika 

SUMBER: http://knpb-prd timika.blogspot.com/2015/03/knpb-prd-timika-menggelar-ngamen-aksi.html

FOTO-FOTO AKSI KEMANUSIAN UNTUK RAKYAT VANUATU

Read more »

Polisi Teror Kantor KNPB Timika Dengan Tembakan

 http://knpbnews.com/?p=4071#more-4071

Kursi Ditendang Polisi

Timika, KNPBNews - Tadi malam, Kamis (12/5), pukul 01.00 Waktu Papua, Polisi kolonial Indonesia dari Polsek Mimika Baru mendatangi  halaman kantor PRD/KNPB Wilayah Timika dan melakukan rentetan penembakan dengan alasan yang tidak begitu jelas.

Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika yang menjaga kantor  mengatakan kepada KNPBnews menduga bahwa penembakan itu sengaja dilakukan untuk memancing kemarahan anggota KNPB di Timika.

“Tadi malam jam 01.00 kepolisian yang biasa bertugas di Polsek Mimika Baru datang disini (Halaman kantor), dan mereka (Polisi) bilang kami kejar anak-anak aibon, padahal tidak ada anak aibon yang lewat disitu.” Ujarnya.

Lanjutnya, tapi sampai depan halaman kantor, mereka keluarkan tembakan 10 kali, “Polisi memancing kami dan keluarkan tembakan 10 kali tetapi kami tidak tanggapi, karena kami tahu bahwa polisi memancing untuk kami emosi dan marah.” Ujarnya.
]
Selanjutnya, dia juga menambahkan bahwa Polisi yang datang ini juga memancing dengan kata-kata ejekan serta menendang kursi-kursi kami tapi kami tidak marah “Dia (polisi) pendatang, dia mengejek kami dan berkata, tidak boleh kamu jaga-jaga diluar, kamu jaga masuk dalam kantor saja, jangan peleh dengan batu.” Kata wakil Ketua KNPB sambil meniru kata-kata polisi.

Setelah kejadian semalam, Polisi hari ini (12/5) menangkap Ketua KNPB Timika, Steven Itlay di Pelabuhan Jayapura. Diduga, teror dan ancaman terhadap kantor PRD dan KNPB di Timika hanyalah suatu rekayasa untuk menangkap dan memberatkan Steven Itlay.

“Kami duga polisi sengaja memancing dan memprovokasi kekerasan kepada kami di Kantor KNPB Timika, dengan motif agar Steven Itlay ditangkap dan dijerat dengan hukum Indonesia, tetapi strategi Polisi itu tidak berhasil, karena kami tidak terpancing marah” katanya dengan nada tertawa.

Berikut Foto-Foto

Polisi tendang-tendang kursi di depan halaman kantor PRDM/KNPB Wilayah Timika

Polisi tendang-tendang kursi di depan halaman kantor PRDM/KNPB Wilayah Timika

Peluruh yang Polisi Keluarkan di kompleks Kantor PRD/KNPB Timika untuk memancing aktifis KNPB Timika

Read more »

Polisi Papua Buru Dua Orang Pengurus KNPB

Warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memasang sejumlah spanduk sebagai bentuk dukungan berdirinya kantor Perwakilan OPM di Papua Nuigini di sekitar Lapangan Timika Indah, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (26/11). Aksi tersebut dibubarkan aparat gabungan TNI-Polri karena tidak memiliki izin dari kepolisian. (Foto: ANTARA)

Jakarta - Kepolisian Papua memburu dua orang yang diduga sebagai otak kericuhan antara ratusan orang dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan puluhan aparat Kepolisian di Jayapura, Papua, yang teradi beberapa waktu lalu.

Juru bicara Kepolisian Papua, Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, dua orang berinisial BP dan YRN itu telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Menurut Sulistyo, mereka adalah pegurus KNPB yang melarikan diri saat penggerebekan polisi di kantor KNPB sebelumnya. Polisi menduga, dua orang itu sengaja merencanakan kerusuhan.

"Keterlibatan mereka, dua orang ini langsung mengorganisir pertemuan itu. Kemungkinan juga merencanakan kasus itu. Memang kemarin itu sudah direncanakan. Jadi mereka menarik alat-alat senjata tajam dari luar lokasi demo. Saat mereka lari dari lokasi demo itu mereka langsung mengambil senjata di lokasi lain," jelasnya saat dihubungi KBR68H, Minggu (1/12)

Sulistyo Pudjo Hartono menambahkan, organisasi KNPB saat ini belum tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sehingga termasuk organisasi ilegal.

Pada Selasa (26/11) lalu, sekitar seratusan orang dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berunjuk rasa di di Taman Budaya Waena Expo, Jayapura, Papua. Dalam orasinya, massa KNPB menyatakan dukungan atas pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini pada 1 Desember 2013.

Unjuk rasa kemudian berujung bentrok dengan aparat kepolisian hingga mengakibatkan belasan orang terluka. Dua di antaranya kritis.

Editor: Agus Luqman
Sumber: KBR68H

Read more »

Satu Anggota KNPB Disiksa Polisi Hingga Patah Tangan

Markus Giban (19), salah satu anggota KNPB yang disiksa Polisi hingga patah tangan (Foto: Suarapapua.com)

PAPUAN, Jayapura — Salah satu anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Markus Giban (19), mahasiswa Universitas Cenderwasih (Uncen) dikabarkan mengalami penyiksaan hebat hingga patah tangan setelah ditangkap aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, di Perumnas III, Abepura, Jayapura, Senin (13/5/2013) siang.

“Telah terjadi penyiksaan hebat terhadap aktivis KNPB. Ini sangat berlebihan, beberapa lagi masih di tahan di Polda Papua, dan ade Giban mengalami patah tangan dan  masih dirawat di Ruma Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura,” kata Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni ketika dihubungi suarapapua.com, siang.


Selain menangkap dan menyiksa Giban, beberapa aktivis KNPB, termasuk Ketua Umum KNPB, Victor F Yeimo juga mengalami nasib yang sama. Mereka saat ini masih ditahan di Polda Papua dan sedang dilakukan interogasi oleh pihak aparat kepolisian.

Bucthar menambahkan, laporan lengkap soal penyiksaan, penangkapan, serta pemukulan yang dialami aktivis KNPB, beserta beberapa massa aksi lainnya pada 13 Mei 2013 akan di publikasikan secara lengkap.

“Teman-teman sedang susun laporan lengkap, kami nanti akan publish untuk teman-teman media, tunggu saja,” imbuh Tabuni dari Jayapura, Papua.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta, S.Ik ketka dikonfirmasi wartawan mengaku belum mendapatkan laporan lengkap dari lapangan.

“Tunggu saya cek dulu yah,” tulis Kabid Humas singkat melalui sambungan telepon selulernya kepada media ini.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini (baca : Di Jayapura, Empat Aktivis Papua Kembali Ditangkap Polisi), aparat kepolisian kembali menangkap empat orang aktivis Papua tepat di Depan putaran taxi, perumnas III, tidak jauh dari Kampus Universitas Cenderawasih, Papua.

Keempat orang yang ditangkap adalah Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprouw (30) aktivis West Papua National Authority (WPNA), dan Victor F Yeimo (30), Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Penulis  : OKTOVIANUS POGAU
Sumber :   suarapapua.com,

Read more »

Aksi Damai di Jayapura Berujung Penangkapan

Tawar menawar antara aparat kepolisian Polsa Papua dengan Massa aksi. ( Foto: Hengky Y.)

Jayapura -- Aksi untuk menuntut pertanggung jawaban atas penembakan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2013 lalu berbuntut penangkapan terhadap ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan 3 orang anggota lainnya, di Jayapura, Papua, Senin (13/05/2013).

Awalnya Massa aksi melakukan orasi di depan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) dan melakukan long march ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Massa aksi kemudian dihentikan aparat kepolisian Polda Papua di Perumnas 3 Waena Jayapura. 

Sekitar 1 jam, terjadi tawar- menawar dengan aparat. Aparat meminta massa aksi untuk berhenti dan hanya beberapa wakil saja yang bertemu MRP untuk sampaikan maksud mereka.Tetapi, massa aksi menolak dan tetap melakukan aksi mereka.

Akhirnya, pukul 09.47 WIT, aparat membubarkan paksa massa aksi dan menangkap paksa Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprow Sekjen WPNA, Victor Yeimo Ketua KNPB, dan Noved Asso Anggota KNPB. Polisi beralasan, para aktivis itu ditangkap karena tidak memiliki izin dan juga KNPB dianggap tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Jayapura. (AE/HY/MS)

 Sumber: MAJALAH SELANGKAH

Read more »

Statement Benny Wenda Atas Penangkapan Anggota KNPB di Wamena

Benny Wenda (fwp/dok)

London - Informasih diterima terakhir oleh Free West Papua Campaign menunjukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasukan terlatih dari Australia Detasemen 88 Unit Kontra teroris terus meningkatkan operasi kekerasan di Papua Barat, terhadap aktivis West Papua Merdeka. Mereka telah memasuki kampung-kampung dan melakukan pencarian di beberapa daerah terutama di Wamena dan Puncak Jaya. 

Pasukan bersenjata di daerah pegunungan itu menargetkan setiap orang yang memakai pakaian tradisional rakyat disana dipaksa oleh militer dan polisi untuk mengungkap keberadaan aktivis Papua Merdeka.

Tiga hari yang lalu, dalam operasi itu, anggota Komite Nasional Papua Barat(KNPB) ditangkap. Orang-orang yang ditangkap adalah Sekretaris Jenderal dari KNPB di Wamena Kabupaten Janus Wamu (26), dan 6 aktivis lain aktivis, Eddo Doga (26), Irika Kosay (19), Jusuf Hiluka (52), Yan Mabel (33), Amus Elopere (22), dan Melias Kosay (35). Seorang aktivis perempuan Wioge Kosay (18) juga ditangkap.

Pada Rabu 2 Oktober, Pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda menyatakan bahwa “Perkembangan ini terjadi setelah Pengangkatan Kepala Kepolisian Papua, Inspektur. Jenderal Tito Karnavian (mantan kepala Detasemen
88) “.

Mr Wenda mengatakan bahwa “taktik pasukan pendudukan kolonial Indonesia adalah untuk menggiring atau mencap aktivis Papua Merdeka yang berjuang secara damai sebagai pembuat kekerasan,  teroris, agar mereka bisa membenarkan pembunuhan dan penangkapan aktivis kemerdekaan “.

Mr Wenda mengatakan bahwa “Insp. Jenderal Tito Karnavian menggunakan pembunuhan, intimidasi dan represi untuk menciptakan iklim ketakutan di antara penduduk Papua Barat, lebih dari 90% dari yang mendukung penentuan nasib sendiri “. Mr wends menyatakan bahwa “Insp. Jenderal Tito Karnavian suatu hari akan menemukan dirinya di depan Pengadilan Kriminal International, yang didakwa dengan kejahatan perang “.

Mr. Wenda menyatakan bahwa Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham), sesuai dengan publikasinya telah meragukan kebenaran laporan polisi dari plot bom dan menambahkan bahwa menurut pendapat sendiri dan organisasi lainnya, hal itu dibuat  oleh militer sebagai alasan  melakukan penangkapan dan penindasan “.

Tuan Wenda menambahkan bahwa “Ferry Marisan, direktur cabang Papua Elsham mengatakan bahwa semuanya telah dibuat oleh polisi, mereka menempatkan bahan peledak di kantor sehingga mereka akan memiliki alasan untuk menangkap mereka. Semua orang tahu bahwa Komite Nasional Papua Barat adalah organisasi pro-kemerdekaan damai”. Ferry Marisan juga mengatakan bahwa “Jika kita mengamati kegiatan mereka di Papua sampai kematian Mako Tabuni, mereka tidak pernah menggunakan tindakan kekerasan, mereka sendiri yang memiliki senjata dan bahan peledak”.

Mr Wenda mengatakan bahwa “Mako Tabuni dibunuh pada tanggal 14 Juni dalam apa yang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) disebut “Polisi membunuh “. Polisi mengatakan Mako itu ditembak karean ia menolak ditahan,  tapi saya punya laporan saksi mata bahwa dia dibunuh oleh pembunuh darah dingin oleh orang bertopeng skuad militer dari Detasemen 88 saat ia keluar belanja “. Mako Tabuni dibunuh oleh polisi saat anggota KNPB lainnya sedang ditargetkan “.

Benny Wenda menyerukan untuk teman-teman dan pendukung Papua Barat di dunia untuk mendorong Pemerintahnya menuntut pasukan perdamaian PBB menjaga Barat Papua.  Benny Wenda mengatakan “Rakyat saya sekarang menghadapi bahaya yang sangat besar karena Indonesia mencari setiap aktivis kemerdekaan Papua Barat.  Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menghapus gerakan kebebasan dan membunuh semua pemimpin disana tetapi
mereka tahu bahwa ini tidak akan terjadi dan mereka tahu bahwa hampir semua orang Papua, lebih dari 90%, mendukung penentuan nasib sendiri. ”

Benny Wenda mengatakan “hari ini saya meminta PBB dan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Papua New Guinea, negara-negara Afrika, Amerika Selatan menyatakan, Belanda, Uni Eropa dan semua negara Melanesia untuk
bertindak sekarang karena Militer Indonesia dan Polisi brutal membunuh dan menindas rakyat saya di Papua Barat. Militer Indonesia dan Polisi berkomitmen mendorong genosida secara sistematis terhadap orang asli Papua Barat, rakyat Melanesia dan ini sedang terjadi di Papua Barat sekarang. ”

Mr Wenda mengutuk “Presiden Indonesia dan pembunuh berdarah dingin Militer nya  tang melakukan pembunuhan Mako Tabuni, seorang pemimpin populer yang legal dari Komite Nasional Papua Barat  dan penangkapan tidak sah dan penahanan aktivis dan pengikut kemerdekaan Papua yang melakukan kompanye kemerdekaan secara damai, dan anggota Komite Nasional Papua Barat”

Di akhir pernyataannya, Mr. Wenda menteruhkan agar dunia membantu, “tolong menanggapi kami dan mendengar tangisan rakyat saya yang sedang meminta pertolonganu” (wd).

 Sumber: KNPBnews

Read more »

Lima puluh tahun kemudian, Australia kebijakan Papua masih gagal

Chairman KNPB Victor Yeimo (Report. Image: ABC TV)

Pacific Media Centre Indonesia Presiden Yudhoyono tidak mendapatkan yang tepat dorongan untuk menciptakan solusi jangka panjang untuk Papua Barat, menulis Richard Chauvel.
Update/Voice-Baptist- nalisis: "Yep. Dunia berada di belakang Indonesia sekarang. Ini berarti mereka semua kompromi dengan Indonesia untuk membunuh Papua Barat "Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat, yang menjelaskan kepada wartawan Hayden Cooper dan Lisa Main bagaimana orang Papua kehilangan perjuangan mereka karena Indonesia telah secara efektif dibelokkan perhatian internasional dari. konflik.

Kedua Australia sudah menyamar di Papua untuk jam 7.30 Laporan ABC TV dan menemukan apa yang mereka sebut "negara polisi operasi dengan impunitas".
Meskipun singkatnya kunjungan dan fakta bahwa Cooper dan Main tidak dapat melakukan perjalanan di luar ibukota provinsi Jayapura, dokumenter memberikan wawasan tidak hanya bagaimana pasukan keamanan Indonesia telah mampu mempertahankan kontrol fisik mereka, tetapi juga mengapa pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik.

Memang, cara-cara yang menopang kontrol Indonesia di Papua adalah salah satu faktor utama yang membantu menjelaskan mengapa berturut Indonesia pemerintah telah gagal untuk menemukan solusi yang layak. Kriminalisasi damai politik, kekerasan kegiatan negara terhadap aktivis pro-kemerdekaan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya mempertahankan kekuasaan Indonesia tetapi juga antagonisme bakar Papua.
Pernyataan Cooper dan Main bahwa anggota unit polisi Australia dan AS-terlatih dan didanai Indonesia anti-terorisme, Densus 88, terlibat dalam pembunuhan pemimpin pro-kemerdekaan Mako Tabuni sekali lagi membuat Papua menjadi masalah dalam hubungan Australia dengan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Bob Carr mengatakan kepada ABC bahwa Australia telah membuat pernyataan kepada Indonesia tentang kematian Mako Tabuni dan meminta agar penyelidikan diadakan. Carr menambahkan bahwa sejak menjadi menteri luar negeri ia tidak ragu-ragu untuk mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua dengan pemerintah Indonesia, termasuk rekannya, Marty Natalegawa.
Setelah pertemuan pertama Carr dengan Marty Natalegawa pada bulan Maret tahun ini, Hijau Senator Richard Di Natale, yang portofolio meliputi Papua Barat, telah mempertanyakan Carr tentang Papua.Perjanjian diakuiCarr mengatakan kepada Senat bahwa hal pertama yang ia lakukan ketika mereka bertemu adalah untuk meyakinkan rekannya bahwa kedua sisi politik Australia mengakui kedaulatan Indonesia di Papua, seperti yang telah ditegaskan dalam Traktat Lombok 2006.Sesuai dengan aspirasi Indonesia untuk perjanjian, Carr menambahkan, mungkin dengan kuisioner dalam pikiran, "Ini akan menjadi Australia sembrono memang yang ingin mengasosiasikan dirinya dengan kelompok separatis kecil yang mengancam integritas wilayah Indonesia dan yang akan menghasilkan reaksi masyarakat Indonesia terhadap negara ini. Ini akan menjadi sembrono memang. "Carr melanjutkan mengulangi argumen ini, menambahkan, "Itu adalah sembrono dan tidak dalam kepentingan Australia."
Menurut Carr, Marty Natalegawa sukarela bahwa Indonesia memiliki "tanggung jawab yang jelas untuk melihat bahwa kedaulatan mereka ditegakkan berkenaan dengan standar hak asasi manusia."Carr menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa Indonesia mendengarkan representasi Australia. Tapi pernyataan seperti ini telah kehilangan kredibilitas mereka dengan setiap tindakan kekerasan negara dan pelanggaran HAM di Papua.

Seperti Carr sendiri mencatat, sebelumnya menteri luar negeri Partai Buruh telah membuat pernyataan kepada Indonesia tentang tindakan - seperti, ia disangka, memiliki pendahulunya Koalisi nya.
Pada bulan Agustus, penasihat Indonesian wakil presiden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Papua, Dewi Fortuna Anwar, menyesalkan bahwa setiap kali sesuatu yang "negatif" yang terjadi di Papua menjadi masalah di Australia. Kesulitan untuk kedua pemerintah adalah bahwa "negatif" hal sering terjadi di Papua dan upaya pemerintah Indonesia untuk Papua karantina dari pengawasan internasional tidak selalu efektif, seperti Hayden Cooper dan dokumenter Lisa Main menunjukkan.
Handphone 'bukti'Teknologi mobile khususnya telah membuat strategi semakin berlebihan, jika tidak kontra-produktif. Video bubar kekerasan pasukan keamanan Indonesia 'dari Kongres Rakyat Papua damai pada bulan Oktober 2011 adalah mudah diakses di internet dalam beberapa hari dari acara dan disiarkan oleh Al Jazeera kepada audiens internasional.

Tentara Indonesia '"piala" video rekan menyiksa warga Papua, diposting di internet pada tahun 2010, mendustakan representasi pemerintah mereka terhadap kebijakan Indonesia di Papua dan aparat keamanan' perilaku.
Dalam pernyataannya di media dan di Parlemen, Bob Carr melakukan tidak lebih dari menyatakan kembali posisi bahwa semua pemerintah Australia telah diselenggarakan pada kedaulatan Indonesia di Papua selama setengah abad.Pada Januari 1962, kemudian Menteri Luar Negeri Garfield Barwick yakin kabinetnya rekan bahwa itu tidak dalam kepentingan Australia untuk mendukung munculnya kecil dan, dalam pandangan Barwick, negara unviable di Papua Barat. Barwick dibalik kebijakan 12 tahun Menzies pemerintah dalam mendukung Belanda di Papua Barat dan menarik dukungan Australia untuk janji Belanda penentuan nasib sendiri bagi Papua dan dekolonisasi secara terpisah dari Indonesia.
Barwick berpendapat bahwa mendukung munculnya sebuah Papua merdeka tidak sesuai dengan keharusan strategis Australia untuk mengembangkan hubungan kerja sama erat dengan Indonesia sebaiknya non-komunis. Australia menerima Perjanjian New York tahun 1962, di mana Papua lulus dari Belanda ke Indonesia kendali.

Tetapi pemerintah tidak mengantisipasi bahwa resolusi sengketa Indonesia-Belanda akan menabur benih konflik tampaknya sulit antara pemerintah Indonesia dan banyak warga Papua tersebut. Barwick diharapkan bahwa Belanda-muda terdidik Papua politisi yang menuntut hak untuk membentuk negara merdeka pada awal tahun 1960 akan ditampung di Indonesia.
Tahun 2006 Lombok Treaty, yang disebut Carr, tidak hanya kembali menyatakan dukungan Australia untuk kedaulatan Indonesia di Papua, tapi juga melangkah lebih jauh. The "Papua" klausul berkomitmen pemerintah Australia untuk "tidak dalam mendukung cara atau berpartisipasi dalam kegiatan oleh setiap orang atau badan yang merupakan ancaman bagi integritas stabilitas, kedaulatan atau wilayah Pihak lain, termasuk oleh mereka yang berusaha untuk menggunakan nya wilayah untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk separatisme, di wilayah Pihak lainnya ... "'Membatasi' harapanIndonesia berharap, naif, bahwa ketentuan ini akan mewajibkan pemerintah Australia untuk membatasi kegiatan pro-kemerdekaan Papua dari pengasingan dan para pendukung mereka.
Perjanjian tidak terkendali kritik kebijakan Indonesia dan kampanye orang Papua dan para pendukung mereka di Australia. Namun pemerintah Australia, tertangkap antara keinginan untuk tidak menyinggung kepekaan Indonesia dan aliran laporan on-akan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, telah diberikan bisu.

Konflik dan pelanggaran HAM di Papua bukan merupakan bagian dari cerita pemerintah Australia yang tertarik untuk memberitahu publik yang skeptis tentang Indonesia, ia ingin Australia percaya bahwa tetangga ini tidak lagi menjadi kediktatoran militer dan telah berkembang menjadi sebuah demokrasi yang hidup dengan cepat mengembangkan perekonomian.

Ia ingin meyakinkan Australia bahwa hubungan dengan Indonesia adalah yang terpenting, seperti yang tercermin dalam kenyataan bahwa kedutaan di Jakarta adalah milik Australia terbesar dan program bantuan di Indonesia paling dermawan Australia.
Traktat Lombok dinegosiasikan setelah gelombang listrik yang dihasilkan oleh kedatangan 43-kemerdekaan mengibarkan bendera Papua pencari suaka di Cape York pada Januari 2006. Keputusan Australia untuk menerima orang Papua sebagai pencari suaka dan perlindungan hibah visa menyebabkan penarikan duta besar Indonesia. Dalam sejarah sering bergolak hubungan Australia dengan Indonesia, ini adalah waktu hanya pemerintah Indonesia telah bertindak dengan cara ini.
Meskipun perjanjian dikodifikasikan kerjasama antara Indonesia dan Australia di counter-terorisme, intelijen, keamanan maritim, penegakan hukum dan pertahanan, itu adalah komitmen Australia dalam kaitannya dengan Papua yang paling penting bagi Indonesia. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada media Indonesia setelah diskusi dengan Julia Gillard di Darwin pada awal Juli tahun ini, isu pertama ia membahas adalah Papua, mengatakan kepada pers Indonesia bahwa Gillard mendukung sepenuhnya kedaulatan Indonesia di Papua.

Pada gilirannya, dia meyakinkan Gillard bahwa pemerintahnya meningkatkan tingkat kesejahteraan dan standar keadilan bagi Papua.
Diam pada masalahBerbeda dengan penekanan Yudhoyono tentang Papua dalam komentar kepada wartawan Indonesia setelah pertemuan itu, Gillard diam dalam masalah ini. Sebaliknya, ia menyoroti bidang kerjasama penting bagi pemerintah Australia, termasuk pertahanan, penyelundupan manusia, pembangunan ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama dalam forum multilateral seperti G20 dan APEC.
Pemimpin Indonesia tampaknya merasa bahwa mereka perlu mengingatkan Australia dari komitmen untuk kedaulatan Indonesia di Papua pada setiap kesempatan, yang menunjukkan bahwa pengulangan serial komitmen yang oleh Carr dan pendahulunya tidak diambil pada nilai nominalnya.

Seperti Dewi Fortuna Anwar mencatat, "Masih ada keyakinan kuat di beberapa kalangan Indonesia pemisahan Timor Timur dari Indonesia mengakibatkan sebagian dari tekanan Australia ... Kita tahu ada orang-orang di Australia yang mendukung Gerakan Papua Merdeka."

Subteks The: "Selama 20 tahun Anda mengatakan bahwa Timor Timur di Indonesia, maka Anda berubah pikiran Anda ketika krisis datang." Pendapat Australia dan kegiatan yang berkaitan dengan Papua, baik di dalam pemerintah dan masyarakat sipil, dipandang di Jakarta melalui prisma pemisahan Timor Timur.
Menanggapi wawancara Carr, Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi parlemen Indonesia untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan, menyarankan bahwa panggilan Carr untuk penyelidikan kasus pembunuhan Mako Tabuni mencerminkan standar ganda.

Mahfudz belum pernah mendengar seorang politisi Australia mengeluh tentang pasukan keamanan membunuh tersangka teror Muslim. Dia menganggap bahwa Densus 88 sedang melakukan tugasnya di Papua, memerangi terorisme.
Ini kritik Bob Carr menyoroti beberapa kompleksitas hubungan bilateral dan prioritas keamanan yang berbeda dari pemerintah Australia dan Indonesia.Memerangi terorisme, "Densus 88 didirikan setelah bom Bali 2002, dengan dukungan AS dan Australia, untuk memerangi terorisme. Keterampilan militer dan polisi yang dikembangkan dalam unit dapat digunakan untuk mengejar teroris Islam, seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Australia, dan sama-sama untuk menindas separatis Papua, yang banyak orang Indonesia menganggap sebagai teroris juga.

Ada laporan bahwa Densus 88 terlibat dalam pembunuhan Kelly Kwalik, pemimpin pro-kemerdekaan, pada bulan Desember 2010, dan pada pecahnya kekerasan Kongres Papua damai Oktober 2011, yang dilaporkan menewaskan tiga orang.Richard Di Natale mengingatkan Carr tentang perbedaan antara Indonesia dan prioritas keamanan Australia ketika ia disebut rekomendasi bipartisan Komite Tetap Bersama tentang Perjanjian untuk "meningkatkan transparansi dalam perjanjian kerjasama pertahanan untuk memberikan jaminan bahwa sumber daya Australia tidak secara langsung atau tidak langsung mendukung hak asasi manusia pelanggaran di Indonesia. "
Seperti politisi Indonesia banyak, Mahfudz Siddiq sensitif tentang kepentingan asing di Papua. Tapi dia dan wakil kepala komisi, TB Hasanuddin, telah menyerukan perubahan dalam kebijakan pemerintah Indonesia Papua.Keprihatinan mereka tentang Papua menjadi lebih akut dengan serangkaian penembakan pada Mei dan Juni di Jayapura, yang termasuk pembunuhan Mako Tabuni.Komisi mengunjungi Papua selama kerusuhan dan menyadari suasana ketakutan bahwa penembakan telah dibuat. Mahfudz dan Hasanuddin menyadari bahwa minat asing dalam konflik itu sebagian merupakan akibat dari kegagalan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.

Sejak kunjungan Juni, mereka telah menganjurkan pemerintah untuk mengambil pendekatan yang komprehensif dan damai menggunakan dialog. Mereka mengakui bahwa Papua memiliki sedikit kepercayaan dalam otoritas dan bahwa sejarah integrasi Papua ke Indonesia selama tahun 1960-an telah menjadi isu politik.
Tangled webTiga bulan advokasi tidak membawa kemajuan dengan pemerintah. Akibatnya, komisi telah membentuk panitia kerja di Papua.

"Jika semua masalah ini diperbolehkan untuk berputar-putar dan menjadi web kusut ..." Mahfudz berpendapat, "itu akan menjadi bom waktu bagi Republik ini."
Frustrasi Mahfudz adalah dimengerti. Menjelang akhir 2011 dan pada awal tahun ini ada tanda-tanda bahwa pemerintah Yudhoyono memikirkan kembali pendekatan untuk Papua.Pada bulan November, Presiden mengumumkan bahwa dia siap untuk melakukan dialog dengan para pemimpin Papua untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dia menunjuk pensiunan jenderal Bambang Darmono dan Farid Hussain (yang terlibat dalam perundingan perdamaian di Aceh) sebagai perwakilan khusus dengan celana untuk mempromosikan dialog.

Pada bulan Desember dan Februari, presiden dan menteri kunci bertemu dengan dua kelompok pemimpin gereja Papua. Sejauh sebuah inisiatif ini mencerminkan dua tahun advokasi dan lobi untuk berdialog oleh Jaringan Damai Papua, yang dipimpin oleh Teolog Papua Neles Tebay Katolik, dan Indonesian Institute of Sciences peneliti di bawah Muridan Widjoyo.

Bersama-sama, mereka telah mengembangkan suatu proses yang sistematis untuk memobilisasi dukungan untuk dialog sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Ada tampaknya telah sedikit kemajuan sejak pertemuan Februari, namun. Memang, pada akhir Juni, setelah sebulan kekerasan di Papua, Presiden Yudhoyono mengatakan kepada petugas taruna di Bandung bahwa ia tidak siap untuk memasuki dialog tentang isu-isu yang berkaitan dengan persatuan nasional atau referendum mengenai kemerdekaan.Sejarah kembali diperiksa

Dia Papua bunga diremehkan dalam memeriksa ulang sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Dia menekankan bahwa PBB dan masyarakat internasional mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia, dan mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengamankan Papua dan bertindak tegas terhadap setiap gerakan separatis. Dia meminta aparat keamanan untuk tidak berlebihan atau penyalahgunaan hak asasi manusia.
Sementara Presiden Yudhoyono tidak menampik kemungkinan dialog seluruhnya, ia menolak setiap pembahasan tentang isu-isu yang menjadi perhatian kebanyakan orang Papua. Sulit untuk membayangkan resolusi abadi dari konflik yang tidak melibatkan dialog terbuka tentang pelanggaran hak asasi manusia dan sejarah integrasi, antara isu-isu sensitif lainnya.

Jika konflik Papua telah mudah untuk menyelesaikan itu akan terjadi beberapa dekade lalu. Komentar presiden ke kadet perwira mengidentifikasi alasan nasionalis utama mengapa setiap pemerintah Indonesia akan enggan untuk berdialog dengan orang Papua.

Banyak orang Papua menganggap dialog yang berarti diskusi tentang referendum, sedangkan pemerintah di Jakarta hanya dapat menyetujui sebuah diskusi tentang penyelesaian masalah Papua dalam Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun pola kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua telah menciptakan kesadaran di media dan kalangan akademisi dan beberapa politisi di Jakarta bahwa kebijakan pemerintah tidak bekerja, tidak ada konstituensi Indonesia signifikan politik untuk akomodasi kepentingan dan nilai-nilai Papua.

Konsensus nasional bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dibangun oleh Presiden Soekarno selama perjuangan melawan Belanda pada 1950-an dan awal 1960-an, tetap kuat saat ini. Indonesia, yang memiliki rasa yang kuat bahwa Papua adalah Indonesia, sulit untuk menghargai dan menerima bahwa banyak orang Papua tidak berbagi identitas nasional.

Sukarno membuat Papua obyek dari kampanye pembangunan bangsa pemersatu di mana orang Papua melihat ada tempat untuk diri mereka sendiri.
Kebijakan kebuntuanKebuntuan kebijakan di Jakarta dan konflik di Papua menempatkan pemerintah Australia dalam posisi yang sulit. Seperti semua pendahulunya sejak tahun 1962, pemerintah Gillard tidak mempertanyakan kedaulatan Indonesia di Papua.

Ini saham penilaian bahwa hubungan dekat dan kerjasama dengan Indonesia adalah keharusan strategis. Namun demikian, ia memiliki minat yang kuat dalam resolusi konflik puluhan tahun yang mengakomodasi kepentingan dan nilai-nilai Papua, paling tidak karena menyadari bayangan panjang yang pemisahan cor Timor Timur atas hubungan bilateral.Krisis atas pencari suaka pada tahun 2006 tetap menjadi pengingat kapasitas konflik Papua untuk mengacaukan hubungan Australia dengan Indonesia.
Bob Carr mendukung "komitmen untuk meningkatkan standar hidup rakyat Papua dan otonomi khusus menghidupkan kembali." Presiden Yudhoyono Dia mengatakan "Australia yakin bahwa ini adalah jalan terbaik - cara terbaik - untuk mencapai masa depan yang aman dan sejahtera bagi rakyat Papua . "

Sayangnya, tidak mungkin bahwa dukungan anodyne tersebut akan mendorong presiden untuk membuat perubahan kebijakan yang sulit yang mungkin bisa membuat resolusi mungkin. •
Dr Richard Chauvel mengajar di Sekolah Ilmu Sosial dan Psikologi di Universitas Victoria. Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh Inside Story.

 Sumber: Voice-Baptist Papua

Read more »

Kelompok Ham Meragukan Dugaan Keterlibatan KNPB Dalam Temuan Bom di Papua

Group KNPB

Papua - Polisi menangkap tujuh anggota kemerdekaan pro-Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Sabtu sehubungan dengan dugaan plot bom di Temukan, pendukung  hak asasi manusia menyesalkan.

Polisi dilaporkan menemukan bubuk putih, bahan peledak buatan sendiri dan detonator di sebuah rumah di Wamena, Papua Barat. Pemilik rumah itu Pilemon Esolak ditangkap sehubungan dengan bom, Polri Brigjen jurubicara Nasional. Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan.

Pilemon diduga mengatakan kepada polisi bahwa ia menerima bahan peledak dari seorang pria yang diidentifikasi oleh polisi sebagai "LH" dan diberitahu untuk meledakkan kantor polisi, kantor militer, Baliem jembatan dan perkotaan kantor Lantas di Wamena. Seperti di kutip, Thejakartaglobe.com

Polda Papua melakukan pencarian di Sekretariat KNPB dan posting di tiga desa pada hari Sabtu. Mereka dilaporkan menemukan bukti bombmaking tambahan.

"Ada [lainnya] bahan peledak disimpan dalam tiga tulisan dari KNPB di Abusan desa, Elabukama desa dan Honailama desa," kata Boy. "Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim khusus dengan Mobile Brigade bom [Brimob] Unit skuad dan anjing polisi menggeledah kantor sekretariat KNPB."

Di kantor, polisi menemukan dua bom diduga, tiga busur, satu airgun, delapan parang, dua sumbu, compact disc tentang kemerdekaan Papua dan bendera Bintang Kejora.

"Kedua bom telah dijinakkan oleh penjinak bom," kata Boy. "Lokasi telah diamankan oleh polisi Jawi dan saksi masih [yang] mempertanyakan untuk menemukan tersangka. Situasi kondusif. "

Namun Para Pekerja HAM Papua dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) meragukan kebenaran laporan polisi.

"Ini [bukti] harus telah dibuat oleh polisi, mereka menempatkan bahan peledak di kantor sehingga polisi akan memiliki alasan untuk menangkap mereka," kata Ferry Marisan, direktur cabang Papua Elsham.

The Komite Nasional Papua Barat secara historis telah dianggap sebagai organisasi pro-kemerdekaan damai.

"Jika kita mengamati kegiatan mereka di Papua sampai kematian Mako Tabuni, mereka tidak pernah dipentaskan tindakan kekerasan, biarkan saja polisi terus senjata api atau bahan peledak," kata Ferry.

Mako tewas pada bulan Juni dalam apa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) disebut hit polisi.

Polisi mengatakan Mako itu menolak ditahan ketika ia ditembak dan dicari sehubungan dengan serangkaian penembakan acak di dalam dan sekitar Jayapura.

Pembunuhan itu telah menarik kemarahan dari para aktivis Australia atas dugaan keterlibatan skuad Australia terlatih anti-terorisme Densus 88.

Ferry disebut pembunuhan Mako, dan string baru-baru penangkapan, praktek yang umum di Papua.

"Ini adalah kasus yang sama dengan Mako Tabuni," kata Ferry. "Mereka mengatakan Mako ditembak karena berusaha melawan dengan senjata. Saksi mengatakan kepada saya bahwa dia bahkan tidak membawa senjata.

"Fabrikasi hal tersebut bukanlah hal yang baru, sementara Papua berjuang untuk hak asasi manusia."

Baru-baru ini dilantik Kapolda Papua berjanji untuk melakukan pendekatan akar rumput untuk daerah konflik papua di saat pelantikan di upacara di Jakarta pada 21 September.

"Ini adalah masalah hati yang harus kita menyentuh," kata Insp. Jenderal Tito Karnavian.

Tito mantan kepala Densus 88 2004-2011. Dia sempat diangkat sebagai wakil kepala Badan Antiterorisme Nasional yang baru terbentuk (BNPT) sebelum mengambil alih Polda Papua.

Sumber:  http://suarabaptis.blogspot.com/2012/10/kelompok-ham-meragukan-dugaan.html

Read more »

KNPB Minta Aparat Kepolisian Hentikan Penangkapan Terhadap Aktifis KNPB

Papua, Jayapura---Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan kepada kepolisian untuk menghentikan pengejaran dan penangkapan terhadap aktifis KNPB di seluruh tanah Papua Barat.

Hal ini ditegaskan oleh juru bicara Nasional KNPB, Wim Rocky Medlama pada senin (1/10) saat menggelar jumpa pers di café Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua.

“Medlama menjelaskan, aparat kepolisian telah menangkap aktifis KNPB wilayah Baliem pada tanggal 29 september lalu di sekretarian KNPB wilayah Baliem, dan dalam penyergapan tersebut kepolisian telah menangkap 9 orang aktifis KNPB”.

“Kronologisnya, pada tanggal 29 september sekitar pukul 15.30 WP kepolisian dari polres Jayawijaya dengan senjata lengkap gunakan dua truk Dalmas, 4 mobil Strada, 2 mobil polisi dan 14 motor rodadua datangi sekretariat KNPB wilayah Baliem dan menangkap 9 orang aktifis KNPB”.”

“Dalam penyergapan tersebut aparat kepolisian menyita uang tunai seniali Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 buah printer, 2 buah laptop, handphone dengan flashdisk milik KNPB”.

“Sampai saat ini KNPB belum mengetahui sebab akibat yang membuat aparat kepolisian melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap aktifis KNPB di Wamena,” kata Wim didepan wartawan.

“Kami menilai beberapa aksi penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisisan terhadap aktifis KNPB ini merupakan rencana aparat kepolisian untuk mematikan perjuangan KNPB bersama rakyat Papua Barat untuk mempertahankan jati diri bangsa papua dan mengembalikan jati diri bangsa papua barat yang diinjak-injak oleh Negara indonesia,” tegas Medlama.

“Sebelumnya pada tanggal 23 september lalu, dengan sewenang-wenang aparat kepolisian telah menangkap 6 orang anggota KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Timika”.

“Dengan demikian KNPB menyatakan sikap kepada aparat kepolisian Indonesia bahwa, segera hentikan pengejaran dan penangkapan terhadap aktifis KNPB, karena dinilai aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap aktifis KNPB tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara ini”.

“KNPB mendesak kapolres Jayawijaya untuk segera membebaskan 9 orang anggota KNPB yang ditahan di polres Jayawijaya sebab mereka bukan teroris yang harus digrebek dan ditangkap”.

“Kami meminta kepolisan dalam hal ini polda Papua untuk segera menghentikan penangkapan liar tanpa prosedur hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan UU yang berlaku”.

Mereka yang ditangkap oleh aparat kepolisian di Wamena adalah, Edo Doga (26), Yan Wamu (24), Yusup Hiluka (52), Luki Matuan (27), Melianus Kossay (29), Yan Mabel (24), Amos Elopere (25), Ribka Kossay (19), Natalia Kossay (19) dan Yupinus Daby (34). (ARNOLD BELAU/Poyai)

Sumber: SUARAPAPUA.COM

Read more »